Analisis Netizen Soroti Risiko Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

 

RADAR BENGKULU - Sebuah narasi kritis mengenai skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ramai diperbincangkan di media sosial. Narasi tersebut menyoroti potensi risiko keuangan yang dapat dihadapi Koperasi desa jika tidak dikelola secara profesional dan berbasis perhitungan bisnis yang matang.

 

Narasi ini berasal dari komentar seorang warganet yang mengulas simulasi pembiayaan KDMP dengan nilai pinjaman mencapai Rp3 miliar. Rinciannya, sebesar Rp2,5 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik, pengadaan alat dan prasarana, serta kendaraan operasional. Sementara Rp500 juta digunakan sebagai modal kerja usaha.

BACA JUGA:Minuman yang Bagus untuk Berbuka Puasa, ada Air Putih hingga Jus Semangka

Namun, pinjaman tersebut bukan bersifat hibah. Kredit KDMP dikenakan bunga 4 persen per tahun, sehingga koperasi diwajibkan membayar cicilan sekitar **Rp50 juta per bulan, atau setara Rp600 juta per tahun, begitu bangunan selesai dan dana cair.

 

 Target Omzet Tinggi untuk Menutup Cicilan

 

Agar mampu membayar cicilan bulanan sebesar Rp50 juta, koperasi dituntut menghasilkan laba bersih minimal dalam jumlah yang sama. Dengan asumsi margin bersih 5 persen, koperasi harus mencatatkan omzet sekitar Rp1 miliar per bulan, atau sekitar Rp33 juta per hari secara stabil.

 

Jika margin bersih hanya 3 persen, yang dinilai lebih realistis untuk usaha ritel sembako di desa, maka kebutuhan omzet meningkat menjadi sekitar **Rp1,67 miliar per bulan**.

 

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan kritis. Apakah seluruh desa memiliki daya beli sebesar itu? Apakah pengurus koperasi memiliki pengalaman mengelola perputaran uang hingga miliaran rupiah secara konsisten selama bertahun-tahun? Bahkan, warganet mempertanyakan apakah ketua koperasi berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas Rp1 miliar per bulan benar-benar tersedia di setiap desa.

Sumber: