Komitmen Bebas dari Korupsi, Awal Tahun Pakta Integritas

RBO, BENGKULU - Jajaran Kementerian Hukum dan HAM kemarin Senin (14/1) menjalankan Deklarasi Janji Kinerja dan melakukan Pakta Integritas bersama Pemda Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini keduanya sepakat dan berkomtimen agar menjauhkan tindakan korupsi. Kegiatan diawal tahun ini, juga mengawali pembacaan penandatanganan pakta Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KemenKum-HAM Bengkulu Ilham Djaya, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan target yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Dirinya pun mengharapkan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan bersifat seremonial belaka, namun benar-benar dimaknai sebagai persiapan bekerja lebih baik di tahun 2019.

“Target kinerja disusun dan disepakati sebagai salah satu instrument kerja untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Juga halnya Pencanangan Zona Intergritas dan Penandatanganan Fakta Integritas, bagian ikhtiar dan upaya mewujudkan KemenKum-HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi,” terang Kakanwil KemenKum-HAM Bengkulu Ilham Djaya usai memimpin Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2019 Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, di Lapangan Upacara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu.

Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, hal ini patut dicontoh dan sangat baik, karena setiap tahun kita diingatkan kembali untuk menandatangani dan melaksanakan fakta integritas.

“Jadi tadi upacaranya luar biasa, walaupun hujan begitu deras upacara tetap berjalan khidmad. Kita sangat apresiasi terhadap kegiatan ini dan diharapkan kinerja jajaran KemenKum-HAM Bengkulu akan semakin baik kedepannya,” ungkap Hamka Sabri. Lanjut Hamka Sabri, tidak hanya dilaksanakan di jajaran KemenKum-HAM saja, Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Fakta Integritas ini juga bisa menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.

“Ini boleh dijadikan rujukan dan diaplikasikan bagi Pemprov Bengkulu dan kabupaten-kota, seluruh OPD serta instansi vertikal lainnya. Sehingga kinerja kita dalam memajukan daerah dan melayani masyarakat menjadi lebih baik dan terintegrasi,” pungkasnya.

Selain itu, juga dihadiri oleh pihak Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Omdusman RI Perwakilan Bengkulu dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.(Bro)