Jelang Pilwagub, Santer Mencuat Isu Money Politics

RBO, BENGKULU - Mendekati pelaksanaan Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Bengkulu, isu praktik Money Politics (MP) atau politik uang kian santer terdengar. Hanya saja isu yang mengabarkan jika praktik MP telah menyasar pada mata uang dollar, belum bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya sengaja dihembuskan pihak tertentu dengan maksud mengeruhkan pelaksanaan Pilwagub yang diagendakan berlangsung Selasa (13/8).

Anggota DPD RI, H. Ahmad Kanedi, SH, MH mengatakan, bisa saja isu seperti itu sengaja disebarkan. Meskipun demikian harus tetap diwaspadai. "Jangankan Pilwagub, seperti Pileg saja pasti ada isu-isu praktik MP. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapi. Namun tetap harus diwaspadai. Jangan sampai praktik-praktik transaksional itu menciderai Pilwagub," harapnya.

Menurutnya, dalam Pilwagub itu anggota DPRD Provinsi merupakan representatif suara rakyat. Kemudian pelaksanaan Pilwagub merupakan salah satu upaya menjaga marwah DPRD Provinsi. "Saya juga berharap dalam pelaksanaannya nanti terhindar isu transaksional. Jadi mari sama-sama kita mengawasi," kata pria yang kerap disapa Bang Ken ini.

Sebelumnya, Waka II DPRD Provinsi, H. Suharto, M.Ba menyampaikan, sejak awal Ia selaku unsur pimpinan sudah mengingatkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. "Yang intinya harus mengindari traksaksional dalam proses Pilwagub. Tapikan terkait masalah ini kembali ke individu masing-masing anggota," ungkap Suharto.

Yang jelas, lanjut Suharto, Ia sudah mengingatkan. Jangan sampai nantinya pelaksanaan Pilwagub ini terciderai dengan dugaan transaksional. Karena, ini akan berdampak negatif terhadap nama lembaga. "Tapi sampai saat ini saya berkeyakinan pelaksanaan Pilwagub berlangsung bersih, dan nyaman. Pada masing-masing anggota, ayo kita sukseskan Pilwagub dengan mengikuti mekanisme yang ada," ujarnya.

Disinggung soal lobi-lobi, Suharto menegaskan, itu hal yang biasa dilakukan kandidat. Bukan hanya untuk kandidat Wagub, Calegpun disaat maju dalam Pileg juga harus melobi masyarakat. "Bagaimana mau dipilih kalau tidak mendekati konstituen. Jadi saya pikir, lobi-lobi kandidat pada anggota DPRD itu hal yang biasa," kata Suharto belum lama ini. (idn)