Walimurid SDN 62 Kota Bengkulu Ancam Lapor ke Presiden

RBO  >>>   BENGKULU  >>>   Datang bersama anak-anaknya, puluhan walimurid SDN 62 Kota Bengkulu menggelar aksi di depan Diknas Kota Bengkulu, Kamis (22/8) pagi kemarin. Kurang puas menggelar aksi disana, walimurid akhirnya mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam aksinya walimurid menyampaikan jika mereka akan melaporkan persoalan SDN 62 Kota Bengkulu ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

"Kalau seandainya nanti Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak memenuhi permintaan kami, maka kami akan ke pak Jokowi dan ke Kementerian Pendidikan," kata perwakilan walimurid, Ujang Saidin usai menggelar audiensi di Kantor Gebernur Bengkulu kemarin.

Karena apa, lanjut Ujang, sejak gedung SDN 62 Kota Bengkulu disegel pihak ahli waris, murid terpaksa dititipkan belajar ke beberapa sekolah lain. Yakni SDN 51 dan SDN 59 Kota Bengkulu.

      Penitipan belajar ini dinilai wali murid sebagai bentuk penelantaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap siswa. Dengan alasan, di sekolah titipan siswa SDN 62 tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik.

      "Di sekolah titipan proses belajar mengajar anak-anak kami dilakukan dari siang hingga sore hari. Mereka harus berbagi tempat dengan siswa SDN 51 dan SDN 59 yang masuk dari pagi hingga siang. Peralihan waktu belajar siswa SDN 62 dari awalnya dimulai pagi hari dan kini siang hari, ya mempengaruhi daya serap pelajaran. Belum lagi dipotong waktu istirahat. Paling jam belajar anak ini maksimal dua setengah jam sehari," papar Ujang.

      Selain itu, para wali murid mengeluhkan jarak antara pemukiman mereka ke sekolah titipan yang cukup jauh. Meskipun awalnya bagi walimurid hal ini tidak masalah karena Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen akan menyediakan bus untuk antar jemput setiap hari. Hanya saja, belakangan ini bus Pemerintah Kota Bengkulu tidak lagi melayani antar jemput siswa SDN 62. Oleh sebab itu, siswa terpaksa berangkat sekolah sendiri.

"Awalnya disiapkan tiga bus. Kemudian berkurang jadi dua bus saja. Kemudian, berkurang lagi jadi satu bus. Sekarang tidak ada lagi bus. Siswa harus pergi sendiri. Jadi, kami minta agar anak-anak kami dapat kembali belajar ke gedung sekolah yang saat ini disegel pihak ahli waris. Ya, kami juga akan mendirikan tenda di depan gedung SDN 62 sebagai tempat anak-anak kami belajar. Apabika tuntutan kami ini tidak diakomodir," tegasnya.

      Disinggung soal kedatangannya ke Kantor Gubernur, Ujang menuturkan, ini dilakukan hanya karena merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan para pejabat Pemerintah Kota Bengkulu terkait tuntutan mereka. "Tadi ada mediasi bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Ia mengatakan, para siswa harus tetap melangsungkan proses belajar di sekolah titipan. Kalau soal pak Helmi Hasan ingin bangun sekolah yang baru, ya silakan saja. Tetapi kami ingin sebelum sekolah baru itu selesai, anak kami tetap belajar di gedung yang lama," jelasnya.

      Sementara itu Asisten III Setda Pemerintah Provinsi Bengkulu, H. Gotri Suyanto yang menerima perwakilan wali murid di Kantor Gubernur Bengkulu memastikan tuntutan wali murid akan disampaikan ke Gubernur Bengkulu, DR. H. Rohidin Mersyah.

 "Kita juga memastikan akan mengundang perwakilan para wali murid untuk rapat bersama pemangku kebijakan. Termasuk juga Pemerintah Kota Bengkulu untuk menemukan solusi terkait tuntutan wali murid ini," pungkasnya. (idn)