Dukung Program Gubernur Tingkatkan Kesejahteraan THL

Mohammad Saleh : THL Ujung Tombak Pembangunan Bengkulu

RBO, BENGKULU - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, H. Mohammad Saleh SE sangat mendukung program Gubernur Bengkulu mensejahterakan Tenaga Honorer Lepas (THL). Pasalnya, saat ini jumlah THL lebih banyak ketimbang ASN. Diharapkan dengan menjamin hak dan mensejahterakan THL dapat memompa semangat THL dalam ikut serta membangun Provinsi Bengkulu.

"Secara pribadi dan anggota DPR RI dapil Bengkulu, saya sangat support program kerja Gubernur Bengkulu dalam upaya menjamin hak dan meningkatkan kesejahteraan THL. Mengingat THL ini salah satu ujung tombak pembangunan Provinsi Bengkulu," ungkap Mohammad Saleh, kemarin (12/12). Menurut Mohammad Saleh, upaya konkrit dari Gubenur Bengkulu, Dr H. Rohidin Mersyah menjamin dan memberikan perlindungan kepada seluruh THL merupakan sebuah upaya visioner untuk masa depan kemajuan Provinsi Bengkulu. Sebagaimana dalam pidatonya ada 4 poin upaya tersebut. Yaitu kebijakan tidak memberhentikan THL, mulai 01 Januari 2019 THL akan diberikan kenaikan gaji, diberikan full gaji ke - 13 dan THR, serta dijamin full risiko kesehatan dengan asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Saya menilai sangat tepat keseriusan pemerintah provinsi dalam menjamin dan memberikan perlindungan kepada THL. Kita berharap kebijakan ini bersinergi dan terus lebih baik dan bisa mendorong pembangunan Provinsi Bengkulu, baik fisik maupun pembangunan SDM kedepannya," tegas Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini.

Selain itu, Mohammad Saleh menyampaikan harapan besar kepada THL yang sudah diberikan reward, yaitu dalam bentuk perlindungan hak dan jaminan masa depan agar serius serta memberikan kontribusi dan kinerja terbaik ikut serta dalam membangun Provinsi Bengkulu sebagai bentuk tanggungjawab moral.

"Kita juga berharap kontribusi dan kinerja terbaik bagi para THL dalam ikut serta membangun Provinsi Bengkulu. Hak sudah diberikan optimal dan maksimal, tentu kewajiban perlu direalisasikan," pungkas mantan Ketua DPD RI 2016 - 2017 ini. (idn)