Refleksi Tahun 2019 dan Songsong Pilkada 2020, Ini Masukan Mimbar Rakyat

Bang Ken : Kebijakan Politik Kada Harus Pro Rakyat

RBO, BENGKULU - Dalam mimbar rakyat yang diinisiasi oleh senator Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, H. Ahmad Kanedi SH, MH, meminta di tahun politik yang akan berakhir tahun 2019 dan masuk tahun 2020 mendatang, kembali agenda politik pelaksanaan Pilkada serentak, memiliki arti bagi masyarakat. Artinya ada kebijakan yang prorakyat dan berkelanjutan.

Apalagi khusus di Provinsi Bengkulu, kebijakan politik yang memiliki arti bagi masyarakat dinilai masih bias dan cenderung belum ada. Bahkan kebijakan seorang Kepala Daerah saat ini disibukan dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran, tetapi bersifat menyentuh langsung kepentingan masyarakat, diduga masih minim.

“Semestinya kebijakan politik yang diambil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu, baik itu Gubernur, Walikota maupun Bupati yang bersifat menguatkan dan mewujudkan kesejahteraaan serta keadilan bagi masyarakat. Contohnya, per-1 Januari 2020 mendatang, kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen akan berlaku, diperlukan kebijakan seorang Kepala Daerah yang bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Itu jelas ada dampaknya bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah nantinya,” ungkap Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi, dalam Mimbar bebas dengan tema refleksi akhir tahun 2019 sebagai tahun politik “kebijakan untuk rakyat”, yang dihadiri jajaran Pemerintah Daerah, Forkopimda, mahasiswa organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat dan insan pers, bertempat di Warung jalan Gedang Km 7 Kota Bengkulu, kemarin (28/12).

Dikatakan Bang Ken --sapaan akrabnya -- dampak kebijakan politik yang tidak berpihak kepada masyarakat, dikhawatirkan perekonomian akan melemah. Belum lagi imbas Pilkada serentak, masyarakat diduga akan terkotak-kotak.

Oleh karena itu, Senator Kanedi ini berharap, dengan mulai digaungkan adanya kebijakan politik yang berpihak langsung kepada masyarakat, agar dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintahan sekarang dan kedepan, terkhusus dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

“Kita semua ini bersifat mengingatkan kepada Pemerintahan saat ini, syukur-syukur bisa didengarkan. Terlebih dari para wakil rakyat di lembaga DPRD agar juga mengimbau pihak eksekutifnya, di tahun politik harus ada kebijakan politik yang berpihak langsung kepada rakyat,” katanya.

Sementara dalam kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hj. Oslita SH, MH atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyampaikan, berbagai saran dan masukan yang disampaikan dalam kegiatan mimbar bebas ini.

Apalagi setiap masukan dan saran yang disampaikan, berarti masyarakat memperhatikan kebijakan pemerintah. Bahkan dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi diberikan masukan soal menjadikan wilayah Bengkulu sebagai sentra ternak.

“Soal kritikan dan masukan kita (Pemprov,red) terima sebagai bahan evaluasi. Terima kasih kepada berbagai elemen masyarakat yang ada di Bengkulu, karena masukan dan saran bisa dijadikan motivasi dalam melaksanakan program pembangunan oleh Pemprov Bengkulu, meskipun saat ini baru skala kecil khususnya pada tahun depan akan ditingkatkan lagi,” tukasnya.(idn)