Reses Dapil Kota, Warga Masih Keluhkan Jalan dan Drainase

RBO  >>>   BENGKULU  >>>>   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu memasuki masa sidang pertama tahun 2020 ini melaksanakan reses. Waktu itu dimanfaatkan para legislator untuk kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing.

Saat reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bengkulu, yaitu Drs H. Sumardi MM dan Hj. Erna Sari Dewi SE temukan keluhan warga Kota Bengkulu terutama masalah drainase dan jalan.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu dari dapil Kota Bengkulu, Hj. Erna Sari Dewi SE mengaku, mendapat beragam masukan dari masyarakat Kota Bengkulu yang umumnya berupa permintaan atau kebutuhan warga di bidang infrastruktur. Warga mengungkapkan perlunya pembangunan atau perbaikan drainase dan jalan di Kota Bengkulu.

"Di beberapa lokasi yang kita datangi, hampir merata masyarakat masih mengeluhkan soal jalan dan drainase. Artinya ini juga menjadi perhatian bersama baik Pemerintah Kota maupun juga di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi bahwa drainase dan juga jalan itu masih menjadi prioritas utama," ungkap ESD saat ditanyai usai reses di Tengah Padang, Selasa (11/2).

Selain infrastruktur, lanjut politisi Nasdem itu, masyarakat masih kekurangan terhadap anggaran pembinaan SDM. Karena membangun kualitas sumber daya manusia lebih penting kedepan.

"Saya katakan bahwa kita akan memilah kalau memang itu ranahnya provinsi, maka kita tindak lanjuti sampai selesai, sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat," ujarnya.

Senada, Politisi Golkar Drs. H. Sumardi, MM mengatakan, saat reses ia menemukan beberapa keluhan dari masyarakat khususnya di dominasi oleh jalan maupun jalan lingkungan. Kemudian, sambungnya, keluhan masyarakat yakni ada tiang listrik. Kemudian ada sampah yang masih perlu dibersihkan dengan baik.

" Ada juga masalah rambu- rambu lalu lintas yang ada di dalam Kota Bengkulu. Kemudian  yang belum juga terselesaikan yaitu lampu jalan dan terakhir ini adalah bantuan mesjid yang sedang dibangun," pungkasnya.

Ditambahkan, Sumardi, aspirasi masyarakat sangat logis sekali, dan pihaknya akan membawa aspirasi tersebut nanti dalam rapat paripurna. Namun pihaknya akan memilah dulu nanti mana yang menjadi kewenangan kota, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun yang menjadi kewenangan instansi vertikal.(idn)