Dewan Minta Data Calon Penerima Bantuan Covid-19 Dibahas Serius

RBO, MUKOMUKO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE menyampaikan dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 Kabupaten Mukomuko, Senin (27/4) kemarin, agar data calon penerima batuan bagi warga terdampak Covid-19 ini dibahas secara tuntas.

Pertimbangannya, agar Pemkab Mukomuko memiliki kriteria jelas keluarga yang bakal menerima bantuan tersebut. "Hal penting menurut saya, supaya Pemkab ada ukuran menyalurkan bantuan tersebut. Ketika ada pertanyaan, maka dapat menjelaskan dan dapat dipahami oleh masyarakat," kata Ali.

Memang betul, kata Ali, ada data sekitar 6.338 keluarga kurang mampu di Kabupaten Mukomuko yang sampai saat ini belum menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat. Baik itu program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

"Apakah nanti data tersebut akan digunakan sebagi data calon penerima bantuan terdampak Covid-19 ini, atau mungkin masih ada tambahan, mengingat dampak domino dari pandemi ini luar biasa, oleh sebab itu mesti ada kesepakan di level pemerintah ini," saran Ali saat diberikan kesempatan bicara pada rapat Gugus Tugas.

Kadis Sosial Kabupaten Mukomuko, Saroni, SH yang hadir pada rapat tersebut memaparkan, bahwa terdata sebanyak 15 ribu lebih keluarga kurang mampu di daerah ini. 8.852 dua diantaranya sudah menerima Bansos dari pemerintah pusat. Rinciannya, 5.030 keluarga mendapat bantuan PKH dan 3.822 keluarga mendapat bantuan BPNT.

Kata Saroni, pihaknya terus melakukan pemutakhiran data calon penerima bantuan bagi keluarga terdampak Covid-19 ini. Salah satu yang dilakukan adalah meminta data dari desa dan kecamatan.

"Untuk data dari desa ini, pertama kita berikan kuota berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Itukan ada data masing-masing desa. Namun tidak menutup kemungkinan ada tambahan calon penerima. Karena dampak Covid-19 ini tidak hanya terhadap keluarga yang masuk dalam DTKS. Selain itu, masih ada keluarga miskin di daerah ini yang belum masuk DTKS. Makanya kita minta data dari desa, sebagai pemutakhiran data calon penerima bantuan penanggulangan Covid."

Data ini nanti, lanjutnya, bukan saja sebagai acuan untuk bantuan dari Pemkab. ''Namun juga untuk acuan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa," demikian Saroni menjelaskan. (sam)