Pemkab Kepahiang Raih WTP yang Ketiga

RBO, KEPAHIANG - Dimasa kepemimpinan Bupati, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU dan wakil Bupati, Nety Herawati, S.Sos, Pemkab Kepahiang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya. Predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tersebut diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogma kepada Bupati Kepahiang, didampingi Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP pada Rabu pagi,(24/6).

Dikatakan Bupati, Opini WTP ini berhasil diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dua tahun terakhir. "Opini WTP ini merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten Kepahiang. Opini WTP ini diraih ketiga kalinya oleh Kabupaten Kepahiang," ungkap Bupati.

Sambungnya, keberhasilan ini tentu atas kerja keras semua pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran, DPRD Kepahiang, dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepahiang. Menurutnya, mendapat opini WTP ini bukan berarti tidak ada kesalahan. "Kita diberikan rekomendasi yang harus diselesaikan dalam 60 hari kedepan, kepada OPD harus kembali bekerja keras menyelesaikan rekomendasi tersebut, kita juga berharap dukungan dari lembaga DPRD dan masyarakat, Opini WTP ini adalah prestasi kita bersama," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan SP saat dikonfirmasi memberikan apresiasi kepada Bupati Kepahiang beserta jajarannya, atas prestasi predikat Opini WTP LHP LKPD yang diberikan BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu ini. "WTP yang diraih Kabupaten Kepahiang ini, merupakan hasil laporan keuangan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, apresiasi kita berikan atas implementasi dan rencana aksi yang dilakukan Pemkab Kepahiang ini," kata Windra.

Ditambahkan, terkait rekomendasi yang diberikan BPK untuk menyelesaikan yang belum selesai, pihaknya berharap untuk segera diselesaikan, dan dirinya mewakili lembaga DPRD siap untuk membantu. "WTP ini jadi momentum kita bersama untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan, dan sesuai dengan standar akutansi dan ketentuan peraturan yang ada," demikian Windra.(ide)