Pekan Depan APBD Perubahan Disahkan

Fokus Anggarannya Masih Untuk Penanganan Covid-19

RBO, BENGKULU - Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam realisasi APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020. Disisi lain APBD Perubahan sendiri ditargetkan akhir bulan ini atau pekan depan tanggal 30 September 2020 telah disahkan. Sebab itu saat ini pihak legislatif kebut pembahasan, sehingga nantinya dengan waktu tersisa bisa terealisasi.

"Untuk pembahasan APBD Perubahan ini, beberapa komisi sudah menyelesaikan pembahasan dengan mitra masing-masing. Target kita dijadwalkan pengesahan APBD Perubahan ini paling lambat tanggal 30 September 2020. Ketika laporan masing-masing komisi sudah selesai, langsung kita jadwalkan pengesahannya," ungkap Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah S.Sos, kemarin (25/9).

Meskipun disahkan tanggal 30 September nanti dan artinya sisa sekitar dua bulan efektif untuk realisasi anggaran tersebut. Politisi Golkar tersebut menyatakan masih optimis bisa berjalan dengan baik serapan anggarannya.

"Kalau yang sifatnya fisik mengingat waktu yang sekitar dua bulan efektif. Mungkin agak susah terealisasi, tapi untuk beberapa hal, kita hanya memindahkan anggaran tersebut akibat refocusing anggaran Covid-19. Untuk beberapa program kegiatan yang masih bisa berjalan, itu kita harapkan terus berjalan untuk yang tidak memungkinkan sebaiknya jangan dipaksakan," kata Samsu.

Sekda Provinsi Bengkulu Drs H. Hamka Sabri M.Si mengatakan, sampai saat ini pembahasan masih dilakukan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Komisi DPRD yang menjadi mitra. "Kita menargetkan dapat selesai tepat waktu," ungkap Hamka diwawancarai usai menghadiri rapat pembahasan APBD Perubahan di Sektetariat DPRD Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, dalam APBD Perubahan tahun ini, yang menjadi prioritas salah satunya untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

"Mulai dari sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dimana akibat dampak ini ekonomi masyarakat terpuruk," katanya.

Selain itu, lanjut Hamka, juga diarahkan untuk program-program yang sifatnya mendesak. Baik itu berupa pekerjaan fisik, dan juga pembayaran utang pada rekanan.

"Tapi tetap saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan, dan waktu yang tersisa. Kalau soal utang pasti kita prioritaskan, mengingat rekanan sudah menyelesaikan pekerjaannya," pungkas Hamka. (idn)