Laporan Pansus LKPj Jadi Rekomendasi, Ini Isinya

RBO >>>  MUKOMUKO >>>  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko mengesahkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 menjadi rekomendasi DPRD Mukomuko untuk pihak eksekutif setempat. Hal ini sebagaimana hasil Rapat Paripurna yang digelar DPRD Mukomuko, Senin siang (19/4) bertempat di ruang ruang rapat Paripurna setempat.

Adapun isi dari beberapa rekomendasi tersebut, diantaranya sebagai berikut. DPRD Mukomuko meminta eksekutif lebih terukur serta realistis dalam menargetkan pendapatan, termasuk juga dengan sumber pendapatan. "Sebab, dampak dari target pendapatan yang tidak realistis dan terukur, akan mengganggu target pembangunan daerah. Untuk apa dibikin target, sementara, realisasinya nihil. Buat saja sesuai dengan potensi, tapi jangan pula mengabaikan pendapatan harus ditingkatkan. Kata kuncinya terukur dan realistis," kata Waka I DPRD Mukomuko, Nursalim usai memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua Pansus LKPj, Mustadin, M.Kom.

Bidang pendidikan, DPRD juga meminta kepada Pemkab Mukomuko menata kembali kebijakan penempatan guru. Sebab, Mukomuko diklaim masih kekurangan guru. Sementara, didapati, ada penumpukan guru di beberapa sekolah. Padahal, ada sekolah yang ternyata sangat membutuhkan tambahan guru.

Kemudian, menurut para Wakil Rakyat Mukomuko, Pemkab diminta berani membuat target capaian pendidikan yang melibatkan masyarakat. Tujuannya agar keberhasilan pendidikan terukur. Tidak kalah penting, DPRD meminta Pemkab Mukomuko meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan memenuhi prinsip keadilan.

"Perlu ditetapkan target kepuasan masyarakat atas pelayanan pendidikan, agar keberhasilan bisa diukur. Pemkab perlu buat kebijakan yang terarah dan terukur penempatannya, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru," papar Nursalim.

Bidang kesehatan, DPRD merekomendasikan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sudah dibangun. Terutama di kecamatan dan desa-desa. Dewan mendapati, banyak fasilitas Poskesdes dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak dimanfaatkan. "Itu pelayanan kesehatan paling dasar. RSUD juga tingkatkan layanan, agar masyarakat yang berurusan, tidak berbelit-belit," lanjut Politisi Demokrat ini.

Rekomendasi DPRD itu langsung ditanggapi Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA. Ia mengatakan, masih banyak hal yang harus dibenahi dan dikerjakan secara bersama. Di bawah kepemimpinannya, Sapuan menuturkan akan berupaya melakukan strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya pada sektor pendapatan asli daerah (PAD). Langkah awal yang akan dilakukan, terang Sapuan, yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Makanya saya berharap, seluruh elemen masyarakat, unsur pimpinan dan anggota DPRD, FKPD dan insan pers. Mari kita bersama-sama berjuang sekuat tenaga, seiring seirama dan bekerjasama dalam menyukseskan pembangunan daerah di berbagai bidang. Kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, menuju perubahan Mukomuko yang lebih baik," demikian Sapuan. (sam)