Izin Sekolah Swasta Lebih Selektif Lagi

RBO >>>  MUKOMUKO >>> Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA menyatakan ke depan Pemerintah Kabupaten Mukomuko akan lebih selektif menerbitkan izin bagi sekolah swasta di daerah ini. Langkah itu diambil menyikapi tergerusnya jumlah siswa sekolah negeri di Kabupaten Mukomuko dalam beberapa tahun terakhir. Pihak Pemkab mensinyalir berkurangnya jumlah siswa ke sekolah negeri karena banyaknya orang tua lebih memilih sekolah swasta berbasis agama.

"Untuk langkah awal kita akan sangat berhari-hati atau selektif menerbitkan izin sekolah swasta. Tentu kita akan mempertimbangkan wilayah. Agar sekolah-sekolah negeri yang sudah anjlok (jumlah siswa) tidak kolaps," kata Bupati ketika dimintai keterangannya Senin (5/7).

Kata Sapuan, kalau jumlah siswa di sekolah negeri terus saja berkurang dan banyak sekolah negeri yang kolaps, secara otomatis kita tidak bisa berharap untuk menambah jumlah guru pengetahuan umum, baik PNS atau ASN (P3K). "Nanti guru mau ngajar siapa? Oleh sebab itu, kedepan saya sudah tekankan dengan Diknas (Disdikbud) untuk benar-benar hati-hati atau selektif menerbitkan izin sekolah swasta," jelasnya kepada radarbengkuluonline.com tadi siang.

Menanggapi pernyataan Bupati itu, mantan anggota DPRD Mukomuko, sekaligus praktisi pendidikan swasta, Andy Suheri mengatakan, sebetulnya, Pemkab Mukomuko tidak perlu membatasi izin sekolah swasta di daerah ini. Maraknya sekolah swasta, lanjut Andy, bukan sebuah preseden buruk bagi dunia pendidikan. Sebab, tanggungjawab membentuk generasi bangsa yang berkualitas, juga menjadi tanggungjawab masyarakat secara umum. "Implementasi nyatanya, salah satunya adalah sekolah swasta.Maka tidak perlu itu (membatasi izin sekolah swasta)," tambahnya.

Menurut Andy, saat ini, sekolah swasta memiliki posisi tawar lebih dibandingkan dengan sekolah negeri. Selain pembinaan ilmu pengetahuan umum, pembinaan akhlak menjadi "menu" utama di sekolah swasta. "Makanya, dapat kita lihat sekarang, orang tua lebih memilih sekolah swasta, walaupun biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi ketimbang menyekolahkan anak di sekolah negeri," imbuh Dewan Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Mukomuko.

Masih menurut Andy, apa yang disajikan sekolah-sekolah swasta saat ini, seharusnya dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah negeri. Mengingat, tren kebutuhan pendidikan saat ini sudah berubah. "Maka menurut saya, yang penting bagi Pemkab Mukomuko meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri mengikuti kebutuhan saat ini. Bukan membatasi izin sekolah swasta. Apakah bisa? Sangat bisa, contoh ada sekolah negeri di Sumatera Barat, menjadi buruan orang tua secara nasional karena memang mutu pendidikan yang ditawarkan tinggi. Intinya, sekolah negeri juga bisa jadi idola seperti sekolah swasta  jika mutu yang ditawarkan bagus dan sesuai kebutuhan," pungkas Andy.

Menyoal mutu pendidikan di sekolah negeri, menurut Bupati Sapuan, mutu pendidikan sekolah-sekolah negeri di Mukomuko tidaklah lemah. Namun ia menyadari ada persoalan berbeda.

Kata Sapuan, saat ini, fenomena yang terjadi yaitu orang tua memang lebih memilih sekolah-sekolah berlatar belakang agamis. Maka, kedepan, ia meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mampu menambah guru agama di sekolah-sekolah negeri. "Saya melihat itulah salah satu kelemahan sekolah-sekolah negeri kita saat ini. Usulan kita mengenai penambahan formasi guru agama juga belum jelas. Tapi mungkin bisa nanti kita siasati dengan mekanisme honorer," demikian Sapuan. (sam)