Nakes RSUD Mukomuko Mengadu ke DPRD

Pertanyakan Soal Jasa Piket Lenyap

radarbengkuluonline.com, MUKOMUKO - Nasib tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di RSUD Mukomuko, khususnya Nakes yang berstatus honorer yang cuma mengharapkan penghasilan dari jasa piket pada 2022 mendatang masih belum jelas. Pasalnya, pihak manajemen RSUD Mukomuko mengatakan anggaran jasa piket tidak tersedia pada APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 mendatang.

  Mendapat kabar itu, ratusan Nakes RSUD Mukomuko langsung mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada pihak Manajemen RSUD. Dalam hal ini langsung kepada Direktur, dr. Syafriadi, Sp.PD.

Dari penjelasan Direktur, Informasi yang diterima para Nakes, memang anggaran untuk jasa piket tidak tersedia lagi di APBD Mukomuko tahun 2022 mendatang. Direktur juga menyampaikan kepada Nakes kalau pihak manajemen telah mengusulkan anggaran tersebut. Pada saat pembahasan di tingkat Komisi, anggran itu masih lolos, tapi saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko, anggaran jasa piket lenyap.

SILAHKAN BACA: Walikota Helmi Hasan Resmikan Kantor Bank Fadhilah Informasi dari Direktur itu langsung mematik riak di kalangan Nakes. Dari total ratusan tenaga honorer di RSUD Mukomuko, puluhan diantaranya langsung mendatangi gedung DPRD Mukomuko, Senin (20/12) guna mempertanyakan kejelasan.

Puluhan Nakes yang didominasi kaum hawa itu langsung ditemui Ketua, dan Wakil Ketua DPRD serta anggota lain di teras gedung legislatif. Mereka langsung mempertanyakan kejelasan serta kronologis anggaran jasa piket lenyap dari APBD.

BACA JUGA: Eko: Proses Pemilihan Kadis Dukcapil Kota Tak Ada Masalah "Prinsipnya kami ingin dapat kejelasan dan solusi," kata Ketua Komite Kesehatan Lainnya RSUD Mukomuko, Erdy Herlindo, S.Farm.Apt. yang tergabung dalam massa.

Dihadapan puluhan Nakes RSUD, Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE tidak menapik kalau anggaran jasa piket Nakes RSUD Mukomuko tidak tersedia di APBD Mukomuko Tahun 2022. Kendati demikian, seharusnya, bukan berarti jasa piket Nakes tidak bisa dibayar. Sebab, jelas Ali, kesepakatan pembahasan di Banggar biaya jasa piket Nakes dibebankan ke pendapatan RSUD.

Politisi Golkar itu menegaskan, legislatif tidak pernah melarang pembayaran jasa piket Nakes di RSUD. Hanya saja skema pembayaran pada 2022 nanti berubah. Dari sebelumnya ditanggung APBD, pada tahun depan dibebankan ke pendapatan RSUD. Ini dilakukan untuk ketertiban administrasi dan sistem pembayaran lebih fleksibel karena pendapatan RSUD bisa digunakan atau dikelola langsung oleh pihak manajemen.

"Pada saat pembahasan di Banggar memang ada anggaran jasa piket sebesar Rp 1,8 miliar. Tapi demi ketertiban administrasi dan pembayaran jasa itu lebih fleksibel, kami minta jasa piket dibayar dari pendapatan RSUD," jelas Ali dihadapan para Nakes.

"Untuk membantu RSUD dan mengurangi beban keuangan RSUD, APBD membantu belanja lain. Seperti belanja rutin senilai Rp 1,8 miliar. Ini pemindahan anggaran saja. Seharusnya tidak ada masalah dengan jasa piket Nakes di RSUD pada tahun 2022 mendatang," sambung Ali sembari menunjukan dokumen permintaan DPRD kepada RSUD untuk mengalokasikan dana jasa piket dari pendapatan RSUD.

Pernyataan Ali itu diperkuat keterangan Sekda Mukomuko, Drs. H. Marjohan. Ia membenarkan kalau dana sebesar Rp 1,8 miliar dialihkan pada pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dalam hal ini RSUD Mukomuko. "Ya, dialihkan ke pembiayaan BLUD," singkat Marjohan.

Belum Ada Titik Terang

Meski sudah menemui DPRD, serta sebelumnya juga sudah menemui Direktur RSUD Mukomuko, para tenaga kesehatan dari RSUD belum mendapat titik terang soal anggaran jasa piket yang mereka harapkan.

Penyebabnya, pada saat Nakes menemui DPRD tidak didampingi pihak manajemen RSUD. Hal itu turut disesalkan Ketua DPRD. Seharusnya, kata Ali, Direktur RSUD bisa mendampingi para Nakes untuk berdiskusi bersama DPRD. Pada saat diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam itu, Ali kerap meminta kepada Nakes agar menghubungi Direktur RSUD untuk datang. Pihak Nakes juga sudah berupaya menghubungi Direktur. Tapi jawaban direktur ia akan datang kalau ada undangan dari pihak DPRD. Sehingga pertemuan antara DPRD dengan Nakes RSUD ini belum membuahkan kejelasan.

"Kalau Direktur maunya begitu. Nanti akan kami undang. Tapi tidak hari ini. Kami juga berharap pada pertemuan nanti ada perwakilan dari Nakes khususnya honorer. Biar semua jelas. Kami kasihan juga dengan Nakes. Yang jelas keluhan ini kami terima dan akan kami tindaklanjuti," demikian Ali. (sam)