Kondisi HPT di Mukomuko akan Dicek Tim KLHK 

radarbengkuluonline.com, MUKOMUKO - Bupati Mukomuko, H. Sapuan,SE., MM menyatakan, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal turun ke Kabupaten Mukomuko untuk memantau langsung kondisi ril Hutan Produksi Terbatas (HPT) di daerah ini.

Turunnya tim dari KLHK ke Mukomuko ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemkab Mukomuko dan Pemprov Bengkulu soal pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat. "Kalau informasi yang kita terima, habis lebaran Idul Fitri akan turun ke Mukomuko untuk mengetahui kondisi rilnya, apakah betul apa yang kita usulkan. Kemungkinan nanti juga berdialog dengan masyarakat," sampai Sapuan kepada radarbengkuluonline.com tadi siang.

Demi Kenyamanan Masyarakat

Dijelaskan Bupati Sapuan, Pemkab Mukomuko bersama Pemprov Bengkulu di bawah koordinasi Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah mengusulkan pemanfaatan kawasan hutan, yakni HPT untuk kepentingan masyarakat ke Pemerintah Pusat melalui KLHK.

Katanya, ada dua program yang telah diusulkan ke KLHK. Pertama program dari Gubernur, yakni penurunan status HPT. Kemudian dari Pemkab Mukomuko yakni usulan program perhutanan sosial. Dikatakannya lagi, khusus program perhutanan sosial, target Pemkab seluas 26.000 hektar. Sementara data yang telah diusulkan itu sebanyak sekitar 11.000 hektar.

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, sambung Sapuan, bahwa banyak masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sudah menggantungkan hidup dengan cara berkebun di kawasan HPT. Sebagaimana aturan yang berlaku, masyarakat bisa mendapat legalitas untuk pengelolaan lahan HPT melalui program perhutanan sosial.

"Legalitas ini bukan kepemilikan, tapi hak pengelolaan saja. Karena HPT itu milik negara. Kalau sudah dapat legalitas ini nanti, SK-nya langsung dari kementerian, masyarakat kita nyaman berkebun dan terhindar dari jeratan hukum. Target kami, 26.000 hektar bisa mendapat legalitas perhutanan sosial. Yang baru kita usulkan itu sekitar 11.000 ribu hektar," pungkas Bupati. (sam)