Ini Strategi dan Solusi Atasi Stunting TPPS Provinsi Bengkulu

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu  punya program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).  Program ini adalah salah satu bentuk strategi dan solusi yang dijalankan TPPS untuk mengatasi serta menurunkan Stunting di Bengkulu. 

Kemarin (16/11) para tokoh di Kabupaten Seluma dikukuhkan menjadi bapak asuh anak stunting.  Semoga saja setelah dikukuhkan dapat   mempercepat penurunan  prevalensi stunting di Seluma. 

Peran Bapak Asuh Stunting ini sangatlah dibutuhkan. Ini penting sekali, mengingat Kabupaten Seluma tercatat sebagai salah satu yang tertinggi angka prevalensinya. Yaitu mencapai 24,7 persen.

Adapun tokoh Bapak Asuh Anak Stunting tersebut yaitu Wakil Bupati Seluma, Drs. Gustianto, Dandim 0425 Letkol Inf. Syafrinaldi, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, H. Hadianto, SE., MM dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Seluma, Suardi, SH. 

Pengukuhan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah, S.I.P., M. Si di Aula Kantor BKD Pemkab Seluma pada rangkaian kunjungan kerjanya dalam rangka pendampingan dan pembinaan sekaligus evaluasi pemanfaatan elsimil di Kabupaten Seluma, Rabu (16/11).

Ketua TPPS yang juga Wakil Gubernur Bengkulu H. Rosjonsyah menyampaikan bahwa BAAS merupakan wujud kepedulian para tokoh terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya persoalan stunting. 

Peran Bapak Asuh Stunting ini nantinya  mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang termasuk keluarga berisiko stunting untuk membantu memenuhi asupan gizi, bagi ibu hamil, anak baduta berisiko. 

Monev TPPS  sudah berjalan di Kabupaten Kaur dan Seluma. Monev ini dilakukan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Bengkulu. 

Rosjonsyah mengatakan pentingnya fokus khusus pemerintah daerah  memperhatikan penanganan kelompok masyarakat miskin. Termasuk kelompok masyarakat miskin ekstrem. Yaitu keluarga yang tidak memiliki sumber air minum utama yang layak, keluarga yang tidak memiliki jamban yang sehat serta keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni.

Kenapa demikian? kata Wagub, keluarga tersebut berpotensi terpapar stunting. Untuk menekan potensi stunting terhadap kelompok tersebut, maka pemerintah perlu menyusun program pembangunan bedah rumah, dan pembangunan lingkungan dengan sanitasi yang layak.

Wagub dihadapan TPPS Seluma mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan stunting dengan menggandeng pihak swasta untuk memberdayakan dana CSR. Serta menjalin kesepakatan bersama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menekan angka pernikahan usia anak dengan mensosialisasikan pencegahan nikah usia anak. 

"Kita bisa cegah stunting dengan menekan usia anak menikah. Ini perlu, karena berpengaruh terhadap generasi yang akan dilahirkan,  kesehatan reproduksi wanita dan kesehatan janin dan bayi," katanya. 

Wagub berpesan serius dan khusus kepada OPD terkait. Menurut dia (Wagub)  dalam pencegahan stunting, lembaga pemerintah seperti PUPR, Kemenag, Pertanian harus ambil peran aktif fokus pada sasaran pencegahan stunting. Harus buat program dan anggaran yang berpihak kepada kebutuhan dasar rakyat. 

Sementara itu,  Wakil Bupati Seluma, Drs. Gustianto menyebutkan bahwa pemerintah daerah melalui Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting telah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan TNI. Yaitu Kodim 0425/Seluma dan telah membuat program penguatan pangan lokal melalui program menanam jagung bersama masyarakat seluas dua hektare (ha).

''Hal itu sebagai upaya meningkatkan asupan gizi keluarga berisiko stunting, ujar Gustianto.

Melalui peran BAAS di Seluma, diharapkan akan mampu menekan potesni risiko stunting. Sehingga meraih sasaran di bawah 12 persen pada 2024 mendatang. Sebab, kata Gustianto, keberhasilan pemerintah daerah menekan stunting berarti telah mampu melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia (SDM).

BACA JUGA:Hujan, Cuaca Ekstrem Diperkirakan Hingga Akhir Tahun

Mendukung percepatan penurunan stunting, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Ir. Rusman Efendi., M.M mengatakan, hambatan dalam pembangunan kualitas SDM adalah stunting. Di Bengkulu  terdapat prevalensi sebesar 22,1 persen dan di Seluma mencapai angka 24,7 persen. Ini yang menjadi permasalahan dalam pembangunan SDM.

"Berdasarkan hasil PK, 21 keluarga di Seluma terdapat 17 ribu yang berisiko stunting yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat dan 4 terlalu. Yaitu terlalu tua usia ibu saat melahirkan, terlalu muda saat melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu banyak anak dilahirkan selama masa produktif, '' kata Rusman. 

BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit Naik di Bengkulu

Terhadap hal tersebut, BKKBN melalui Perpres No 72/2021 melakukan penanganan stunting dengan intervensi sensitif secara konvergensi bersama lintas sektor. ''Perpres tersebut memuat aksi konvergensi dengan sasaran, remaja, ibu hamil dan baduta,'' demikian Rusman.