Bengkulu Selatan Siapkan Jaring untuk Pengaman dan Penyaluran Bantuan Sosial

MANNA, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diwakili Bank BRI, Kejari, Polres mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor).

Ini dilakukan terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bengkulu Selatan yang berasal dari Kementerian Sosial(Kemensos).

 

 

 

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Selatan, Hendri Hanafi,SH.MH mengatakan bahwa dalam penyaluran bantuan ini, itu sangat diperlukan sinkronisasi data.

Mulai dari tingkat yang paling bawah, Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Sehingga dalam penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak terjadinya manipulasi data.

BACA JUGA:140 Orang Petugas Sensus Pertanian Diterjunkan di Kota Bengkulu

 

 

 

"Dengan dilakukannya penyinkronan data, maka bantuan tersebut kita harapkan bisa mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, kita semua harus bersinergi serta bergerak untuk mendapatkan data yang valid dan harus selalu diperbaharui,"ujar Hendri di aula Kejari Rabu (31/05).

BACA JUGA:Kades Tanjung Kemenyan Cari 11 Ekor Sapi untuk Program Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Sttt.... Ada Anggota DPRD Pindah Partai, Siap - Siap di PAW ya...

 

 

 

Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan , Efredy Gunawan,SSTP.M.Si. Ia mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan Soial (Bansos).

Bahkan, pihaknya yang berkunjung dan memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa.  Minimal, 2 bulan dan maksimal 6 bulan akan melakukan pengecekan data kembali.

BACA JUGA:18 Pejabat Bengkulu Utara Dimutasi, Ini Daftar Nama dan Jabatannya

 

 

 

"Saat ini kami dari Dinas Sosial juga akan melakukan sosialisasi terkait mekanisme pencairan dan penyaluran BPNT, dan digunakan untuk pembelian sembako.

Untuk tahun 2023, penyaluran BPNT dan PKH tidak lagi dilakukan melalui E-Warong,tetapi melalui ATM. Karena, saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan uang tunai,"papar Efredy.

BACA JUGA:Harga Gas Elpiji 3 Kg Naik, Berlaku 1 Juni 2023

 

 

 

Untuk saat ini yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 108.001 jiwa. Tetapi data tersebut akan diverifikasi kembali untuk perbaikan data penerima bantuan.

Karena setiap tahun data tersebut tidak mungkin sama. Pasti ada perbedaan dikarenakan beberapa faktor.

BACA JUGA: Ini Peringatan Gubernur Bengkulu untuk Sekolah Favorit

BACA JUGA:Gerindra, PAN, PDIP, PKS dan Golkar, Lima Besar Partai Pilihan Warga Kota Bengkulu

 

 

 

Seperti, kehidupan masyarakat yang selama ini diberikan bantuan sudah semakin meningkat, ada juga masyarakat yang selama ini menerima tetapi sudah meninggal dunia.

semua itu perlu dilakukan perubahan data. Makanya, setidaknya perenam bulan satu kali data tersebut harus diperbaharui

BACA JUGA:Survei PRC: Dedy Wahyudi, Ahmad Kanedi, Dani Hamdani, Ariyono Gumay Berpotensi

 

 

 

"Untuk masyarakat yang ada di Bengkulu Selatan, masyarakat yang terdata sebagai penerima BPNT sebanyak  14.074 Jiwa. Kalau masyarakat yang penerima serta PKH berjumlah 7.719 Jiwa.Semoga dengan adanya bantuan tersebut kita berharap kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,"harap Efredy.

Pimpinan  BRI Cabang Manna, Bright Brennan Parulian mengungkapkan, dalam penyaluran BPNT dan PKH pihaknya sudah membentuk suatu sistem agar nantinya tidak terjadi pungutan liar (Pungli).Sehingga tidak terjadi pemotongan kepada penerimanya.

 

 

 

Untuk menghindari hal tersebut, ia menekankan kepada seluruh jaringan BRI, ATM, CRM, Teller, termasuk Agen BRILink tidak ada biaya tambahan atau Tidak Dikenakan Biaya.

''Dan kami meminta tidak ada oknum yang melakukan itu. Bahkan kita juga telah menugaskan petugas kita untuk terus melakukan pengawsan dalam penyalurannya,"tegas Bright.

BACA JUGA:Warga Pasar Tais Dapat Air Bersih Gratis dari Bupati Seluma

 

 

 

Adapun yang disampaikan dari penegak hukum melaui Kasat Intelkam Polres BS, AKP Ahmad Khairuman,M.Si bahwa sebagai pihak kepolisian, pihaknya siap untuk membackup pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut di Bengkulu Selatan sebagai bentuk pengawasan ataupun penindakan apabila terjadi hal yang menyimpang.

"Untuk itu kami akan melakukan monitoring dalam pelaksanaan penyalurannya agar  tidak terjadi yang namanya pungutan ataupun mengatasnamakan biaya administrasi. Karena, aturannya sudah jelas. Semoga penyaluran nantinya tidak akan menimbulkan persoalan,"pungkas Ahmad.