Ini Penyebab Pengusutan Korupsi BPNT Mukomuko Belum Tuntas

MUKOMUKO, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Meski sudah ditetapkan 3 orang terpidana pada perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  Bengkulu, sejatinya pengusutan kasus ini belum tuntas. 

 

 

 

 

 

Pertama, saat ini masih ada dua terdakwa atas nama JS dan DT masih menjalani proses persidangan. Selain itu, terhadap berkas perkara yang telah diputus hakim, masih terdapat tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam putusan. 

Kajari Mukomuko, Rudi Iskandar SH. MH melalui Kasi Pidsus, Agung Malik Rahman Hakim, SH., MH menuturkan, Majelis Hakim Tipikor pada PN Bengkulu mengadili terdakwa YM dengan pidana 2 tahun 7 bulan, dan mengadili terdakwa Nr dan Sg dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara. 

 

 

 

 

 

Terhadap ketiga terpidana juga dikenakan denda masing-masing Rp 50 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 bulan untuk terpidana YM dan pidana kurungan 1 bulan untuk terpidana Nr dan Sg. 

Agung menjelaskan lebih lanjut, Majelis Hakim menjatuhi pidana tambahan terhadap terpidana YM membayar uang pengganti (sisa kerugian negara) sebesar Rp 331.762.644,- dan terhadap terpidana Nr diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 9.660.300,-. 

 

 

 

 

 

"Terpidana Yaholil baru menyetor uang pengganti sebesar Rp 5 juta dari yang seharusnya Rp 336.762.644,-. Sementara terpidana Nardi baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 29.050.000,- yang mana semestinya yang harus ia bayar 38.710.300,-. Jadi keputusan Hakim, keduanya harus membayar sisa KN tersebut," beber Kasi Pidsus.  

BACA JUGA:Menyingkap Tambo Suku Rejang di Provinsi Bengkulu (20) - Kerajaan Ditimpa Musibah Besar

 

 

 

 

 

Potensi Penyitaan Harta Benda 

Masih berdasarkan putusan Majelis Hakim, lanjut Agung, jika kedua terpidana (YM dan Nr) tidak membayar uang pengganti sebesar yang telah ditetapkan selama 1 bulan setelah ada keputusan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda yang bersangkutan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

Kemudian, dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana penjara tambahan selama 6 bulan untuk terpidana YM dan selama 3 bulan untuk terpidana Nr. 

 

 

 

 

 

"Kemungkinan berujung penyitaan tentu ada sesuai putusan Majelis Hakim. Itu jika terpidana Yaholil dan Nardi tidak membayar kewajiban uang pengganti. Yang nilai masih besar itu dari terpidana Yaholil,  yakni sisa Rp 331 juta lebih karena baru bayar Rp 5 juta," ungkap Agung. 

Ditambahkan Kasi Pidsus, pihaknya berupaya memaksimalkan pemulihan kerugian negara (KN) yang dalam perkara korupsi BPNT di Kabupaten Mukomuko ini mencapai Rp 1.011.612.892,-. Dari angka tersebut, pengembalian KN sudah mencapai 60 persen lebih. 

 

 

 

 

 

Selama proses persidangan, para terdakwa dan saksi secara sukarela mengembalikan sejumlah KN. Dengan rincian sebanyak 19 orang terdiri: 

1. Terpidana YM - Rp 5.000.000,-

2. Terpidana Nr - Rp 29.050.000,-

3. Terpidana Sg - Rp 28.000.000,-

 

 

 

 

 

4. Terdakwa DT - Rp 42.692.824,-

5. Terdakwa JS - Rp 34.285.300,-

6. Saksi Ir - Rp 34.134.000,-

7. Saksi An - Rp 37.548.300,-

8. Saksi FB - Rp 25.000.000,-

 

 

 

 

 

9. Saksi SR - Rp 20.581.400,-

10. Saksi ES - Rp 27.783.000,-

11. Saksi MY - Rp 32.534.300,-

12. Saksi Hl - Rp 38.000.000,-

13. Saksi TP - Rp 51.723.724,-

 

 

 

 

 

14. Saksi YY - Rp 22.626.400,-

15. Saksi RS - Rp 25.000.000,-

16. Saksi Pz - Rp 17.240.300,-

17. Saksi Sn - Rp 11.190.000,-

18. Saksi Ht - Rp 9.250.000,-

19. Saksi Sl - Rp 173.550.000,-

 

 

 

 

 

"Total KN yang telah dikembalikan oleh 19 orang sebesar Rp 665.189.948,-. Sisanya tinggal dari terpidana YM dan Nr. Kami berupaya memaksimalkan pemulihan KN ini," demikian Agung. 

BACA JUGA:Festival Tabut Dilaksanakan di Lapangan Merdeka

BACA JUGA:Ini Baru Kejutan, PLN Pasang Smart Meter di Rumah Pelanggan