RADAR BENGKULU - Digitalisasi di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan signifikan, menurut hasil survei Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2023. Enam daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Kota Bengkulu, Kaur, Kepahiang, Seluma, dan Lebong, telah berhasil masuk ke dalam kategori digital. Sementara itu, empat daerah lainnya, yakni Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Rejang Lebong, telah mencapai kategori maju.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes, mengungkapkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengadopsi sistem pembayaran non tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini melibatkan metode pembayaran melalui Mobile Banking dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
BACA JUGA:Game Online yang Hasilkan Uang dan Masuk ke Dompet Digital
"Langkah ini baru diimplementasikan pada OPD tertentu, namun pada tahun 2024, kami berencana untuk menerapkannya di seluruh OPD," kata Isnan pada Selasa (5/12).
Isnan menegaskan bahwa di tahun 2024, sistem pembayaran elektronik tidak hanya akan berlaku di tingkat OPD, tetapi juga di tingkat perorangan. Pemprov Bengkulu berencana mendorong pembuatan kartu e-money atau kartu kredit perorangan yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi tanpa menggunakan uang tunai.
BACA JUGA:4 Teknologi Digital yang Membantu Aktivitas Manusia, Apa Saja ? Simak Dibawah Ini
"Masing-masing individu akan menerapkan ini. Jadi, tidak ada lagi kontak langsung dengan uang tunai," ungkapnya.
Terkait retribusi, sistem elektronik saat ini baru diterapkan di Rumah Pengasingan Bung Karno, yang sudah menggunakan sistem QRIS, sebagai langkah untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, perluasan sistem elektronik ini akan diterapkan di tempat-tempat rekreasi lainnya.
BACA JUGA:Terapkan 3 Metode Meningkatkan Keamanan Digital di Era Kekinian. Simak Selengkapnya!
"Melalui penggunaan sistem tanpa kontak langsung dengan uang, efisiensinya luar biasa," tambahnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu Darjanya, menyatakan bahwa dari 10 kabupaten/kota dan satu Provinsi di Bengkulu, lima daerah masih berada di bawah standar digital. Dengan skor sekitar 70 hingga mendekati 80, diharapkan survei indeks ETPD Semester II dapat menunjukkan peningkatan.