Prabowo Gabung Kabinet Jokowi Demi Merajut Persatuan Nasional, Bukan Tak Tahan Jadi Oposisi

Kamis 14-12-2023,17:03 WIB
Reporter : Tim redaksi
Editor : Syariah muhammadin

 

RADAR BENGKULU, Jakarta, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan, tuduhan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan terhadap Prabowo Subianto yang menyebut tidak tahan menjadi oposisi karena gabung di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah keliru.

 

Menurut Qodari, bergabungnya Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan dilatarbelakangi karena kekuasaan melainkan semangat rekonsiliasi nasional menghindari polarisasi ekstrem di tengah masyarakat. 

BACA JUGA:Tampil Tenang, Penjelasan Prabowo Saat Debat Capres Lebih Mudah Dimengerti Masyarakat

“Singkatnya Pak Prabowo itu lebih lama dan lebih berpengalaman sebagai oposisi dibandingkan dengan Mas Anies, Pak Prabowo semenjak mendirikan partai Gerindra 2008 ikut pemilu 2009 itu tidak pernah bergabung di pemerintahan,” ujar Qodari kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

 

“Berarti sampai dengan 2019 itu 10 tahun berada di luar (pemerintahan), kemudian masuk ke dalam karena pertimbangan semangat rekonsiliasi menghadapi polarisasi yang ada di masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA:Elektabilitas Prabowo-Gibran Tidak Tertandingi, Pendukung Jokowi Makin Yakin Pilih Capres Nomor Urut 2

Qodari menegaskan konteks masuknya Prabowo menjadi bagian koalisi pemerintah dalam rangka merajut persatu TVan nasional, bersama-sama menghadapi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat.

 

“Jadi masuknya Pak Prabowo itu dengan melihat pertama-tama masalah yang ada di masyarakat jadi sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan di masyarakat, jadi gabung tidak gabung itu harus ada konteksnya,” ucapnya.

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Diyakini Mampu Mendatangkan Banyak Investor di Proyek IKN Nusantara

Qodari mencatat pengalaman Prabowo berada di luar pemerintah lebih lama, dibandingkan dengan Anies Baswedan yang tidak memiliki rekam jejak oposisi, hanya sebatas berseberangan sikap dengan Presiden Jokowi dalam konteks Pilpres 2024.

 

Kategori :