Pada tahun ini Pemprov Bengkulu akan mempercepat realisasi APBD dari tahun sebelumnya.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan masih tidak menentunya situasi global dan dampak cuaca ektrem yang masih dirasakan yang akan berpengaruh terhadap perekonomian dan inflasi didaerah.
Isnan juga menargetkan mempercepat pembangunan infrastruktur, menarik infevetasi masuk kedalam daerah.
Upaya menarik investor untuk berinvestasi di daerah sudah dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Seperti BRIEF (Bengkulu Regional Invesment Forum) beberapa waktu lalu dan banyak membuahkan hasil.
Pemprov Bengkulu komitmen memberikan kemudahan layanan bagi investor yang ingin berinvestasi didaerah.
BACA JUGA:Manisnya Ngga Bisa Dilupain, Sari Aren Produk Khas Rejang Lebong, Binaan Bank Indonesia
BACA JUGA:Sangat Penting, Bank Indonesia Bengkulu Kumpulkan 19 Perbankan Gelar TOT Cinta Bangga Paham Rupiah
Kemudian, lanjut Isnan, dari sisi pengendalian laju inflasi daerah, Bank Indonesia bersama Pemprov dan TPID tetap berupaya dengan strategi 4 K (Kelancaran, Ketersediaan stok, keterjangkauan dan komunikasi yang efektif).
Kemudian lagi dibantu dengan struktur pelaksanaan pasar murah untuk masyarakat.
Setelah itu adalah yakni program pengendalian inflasi pangan yang tengah dijalankan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga daya beli masyarakat.
Contohnya seperti Gerakan Raflesia menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah ditanami dengan pangan penyumbang inflasi. Seperti halnya cabai merah, tomat dll.
"Inflasi berhasil ditekan dan dikendalikan. Strategi lain dari keberhasilan itu adalah Bank Indonesia bersama Pemrov dan TPID menyelenggarakan pasar murah terintegrasi dengan lokasi penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Pemerintah. Jadi setelah dapat BLT, masyarakat langsung belanjakan uangnya dengan membeli bahan pangan yang tersedia di pasar murah. Upaya ini cukup jitu untuk pengendalian inflasi daerah. Dan alhamdulillah dari upaya itu TPID Bengkulu dinobatkan sebagai TPID terbaik secara nasioanl," katanya.
Sekretaris daerah juga mengatakan mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah terus mendorong digitalisasi dan elektronifakasi keuangan daerah.
Implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah terus diperluas ke OPD. Kemudian penggunaan digitalisasi keuangan disektor pendapatan Daerah, Retribusi juga akan semakin dipercepat dan perluas.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi salah satu pionir program Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah pada tahun 2023. KKI merupakan program yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas Pemerintah Daerah.