Pada tahun 2023, BPKAD dan Inspektorat Provinsi Bengkulu berhasil menjadi instansi dengan angka realisasi KKI tertinggi nomor 2 dan 5 secara nasional.
KKI Segmen Pemerintah berhasil meningkatkan realisasi belanja instansi terkait serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Pada tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah OPD yang menggunakan KKI Segmen Pemerintah dari 3 OPD menjadi 8 OPD.
Diyakini dengan digitalisasi keuangan di dukung infrastktur mampu mendorong kesejahteraan lebih baik.
Lebih dalam Sekda menyampaikan, mendorong tumbuhnya perekonomian daerah juga ditopang dengan infrakstur yang bisa mendukung konektivitas. Distribusi lancar sudah pasti mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Hal - hal yang sudah dikerjakan pemerintah daerah untuk kemajuan ekonomi tersebut yakni pembangunan Jalan Trans Enggano, jalan tol, revitalisasi pelabuhan Khayapu dan Malakoni di Enggano dll.
Pertumbuhan UMKM melakukan program pelatihan, akses pembiayaan dan pemasaran.
Contohnya lewat GBBI dan GBWI, Bencoolen Fest untuk promosi daerah dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Darjana menyatakan, Bank Indonesia secara kebijakan moneter menjalankan bauran kebijakan BI. Bauran kebijakan Bank Indonesia yang tersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci kinerja ekonomi yang berdaya tahan dan tumbuh.
Seperti pada Rapat Dewan Gubernur BI pada 20-21 Februari 2024 yang memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan inflasi terkendali. Kemudian, mempertahankan suku bunga deposit facility 5,25 persen, suku bunga lending 6,75 persen.
Darjana mengatakan, inflasi Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 diprakirakan berada pada rentang 2,40 – 3,00% (yoy). Pada awal tahun tahun (Januari 2024) realisasi inflasi melandai menjadi sebesar 0,15% (yoy). Kondisi inflasi pangan masih memerlukan perhatian salah satunya dengan melanjutkan perbaikan struktural di sektor pertanian serta mendorong keterjangkauan harga. Seperti harga besar yang saat ini cukup menyita perhatian dan dampak kenaikan harga yang sangat dirasakan masyarakat. Komoditi beras ini menyumbang 0,70 persen menyumbang inflasi. Kenaikan harga beras ini sendiri dipicu karena adanya penurunan curah hujan menyebabkan terhambatnya produktivitas tanaman padi. Lebih lanjut, adanya kebijakan proteksi ekspor beras oleh beberapa negara seperti India dan Vietnam mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasar.
Kepala Perwakilan BI Bengkulu Darjana menjawa tantangan inflasi daerah. Bank Indonesia bersama TPID dan TKPKD Provinsi
Bengkulu terus mendorong program pengendalian inflasi serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan terus mengembangkan dan menjalankan inovasi program. Diantaranya adalah Pasar Murah Terintegrasi, Toko Pangan Ado Galo yang akan mulai digelar Maret 2024 ini di wilayah Kota Bengkulu, serta penerapan Integrasi Pertanian Organik.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprakirakan terakselerasi dibandingkan dengan tahun 2023. Terutama dipengaruhi oleh akselerasi konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah.
Mayoritas komponen lapangan Usaha juga mengalami perbaikan.