Sedangkan pendapatan transfer, dari target sebesar Rp 839.724.425.451 terealisasi Rp 802.550.826.869 atau 95,57 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan target Rp 46.347.625.812, terealisasi Rp 28.188.978.434, atau 60,82 %.
Untuk belanja daerah setelah perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 935.762.133.854, terealisasi sebesar Rp. 857.764.794.416, atau 91,66 %.
BACA JUGA:Pemda Kaur Siapkan 2 Bus dan 2 Truk untuk Keberangkatan Jemaah Calon Haji
Adapun rincian belanja operasional mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan jumlah anggaran Rp 588.420.093.283 dan terealisasi Rp 541.480.819.389 atau sebesar 92,02 %.
Belanja modal mulai dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya dengan jumlah anggaran Rp 148.069.653.571 terealisasi Rp 117.521.845.829 atau sebesar 79,37 persen. Belanja tidak terduga, dengan jumlah anggaran Rp 500.000.000 terealisasi Rp 0 atau sebesar 0 %.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Kepala BPN Kaur Tentang Lahan Prokimal di Kecamatan Maje
Belanja transfer atau belanja bantuan keuangan Rp 198.772.387.000 terealisasi Rp 198.772.387,000 atau sebesar 100 persen.
Sedangkan target pembiayaan daerah setelah perubahan anggaran adalah Rp 19.100.997.838, dengan realisasi Rp 19.095.151.914, atau 99.97 %.
BACA JUGA:Ikut Prihatin, Pemda Kaur Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Padang Genteng
Dikatakan Bupati, penyampaian LKPJ merupakaan suatu wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini, SH menyampaikan, Sidang paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2023 Penutupan Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2024 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2024 berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan laporan pertanggung jawaban dengan DPRD.