"Nama yang disurvei, masih nama sebelumnya tidak ada perubahan nama atau penambahan," tutur Samsu.
Memasuki masa-masa menjelang Pilkada, atmosfer politik di Provinsi Bengkulu semakin terasa dinamis dan penuh dengan spekulasi.
Banyak calon kepala daerah yang mulai gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat serta berbagai tokoh berpengaruh.
Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun calon yang telah menerima rekomendasi resmi berupa surat B1 KWK dari partai politik, termasuk Partai Golkar.
Keputusan Partai Golkar untuk mengeluarkan B1 KWK pada pertengahan Agustus merupakan strategi untuk memastikan bahwa calon yang diusung benar-benar memiliki peluang besar untuk menang.
Menurut Samsu Amanah, survei yang dilakukan bertujuan untuk mengukur elektabilitas dan popularitas calon-calon yang diusulkan.
BACA JUGA:Kapolres Mukomuko, AKBP. Yana Supriatna dan Anggota Donorkan Darah di HUT Bhayangkara, Ini Pesannya
"Proses survei ini penting untuk memastikan bahwa calon yang diusung oleh Partai Golkar memiliki basis dukungan yang kuat dan dapat memenangkan Pilkada," tambah Samsu.
Partai Golkar menerapkan mekanisme survei yang ketat dan berlapis.
Survei dilakukan dalam tiga tahap untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh. Survei pertama telah dilakukan pada bulan Mei, sementara survei kedua dan ketiga dijadwalkan pada bulan Juni dan Juli.
"Kami ingin memastikan bahwa data yang kami peroleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, survei dilakukan dalam beberapa tahap," kata Samsu.
Survei ini tidak hanya mengukur popularitas calon, tetapi juga melihat faktor-faktor lain seperti penerimaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan oleh calon, serta kemampuan calon untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerahnya.
Hasil dari survei ini akan menjadi dasar bagi DPP Partai Golkar dalam mengeluarkan surat rekomendasi B1 KWK.
Dengan keluarnya rekomendasi B1 KWK pada pertengahan Agustus nanti, diharapkan peta politik di Provinsi Bengkulu akan semakin jelas.