RADAR BENGKULU - Gelombang Penolakan Program Tapera yang disampaikan pemerintah pusat Terus Bertambah.
Kini Fraksi PNI atau Persatuan Nurani Indonesia DPRD Provinsi Bengkulu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diusulkan oleh pemerintah pusat.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura, Usin Abdisyah Putra Sembiring, mereka mengemukakan alasan utama penolakan ini adalah kondisi pendapatan masyarakat Bengkulu yang masih relatif rendah.
Menurut Usin, dengan pendapatan masyarakat Bengkulu yang masih berada di bawah standar nasional, penerapan program Tapera dianggap tidak tepat waktu dan tidak realistis.
“Pendapatan masyarakat Bengkulu masih rendah sehingga tidak bisa diterapkan program Tapera di Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
Usin menekankan bahwa sebelum pemerintah pusat mewacanakan program seperti Tapera, seharusnya ada kajian mendalam mengenai kemampuan finansial masyarakat di berbagai daerah, termasuk Bengkulu.
Dalam penjelasannya, Usin juga menyoroti tentang pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk program serupa yang hingga kini belum menemui titik terang.
"Untuk PNS yang gajinya dipotong saja belum ada kejelasan artinya belum selesai. Selesaikan dulu itu," tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Uji Emisi Kendaraan Dinas: Langkah Nyata Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Lebih lanjut, Usin bahwa pendapatan karyawan swasta di Bengkulu masih jauh di bawah rata-rata nasional.
Banyak di antara mereka yang berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.