Dari 71 rumah tidak layak ini, dianggap layak untuk diperbaiki. Pertama, dalam satu rumah terdapat dua Kepala Keluarga. Kedua, Kepala Keluarga berumur dibawah tahun 1980 berumur(44) tahun. Ketiga, pendidikan dibawah SMA. Artinya, tamatan SMP atau SD bahkan tidak sekolah.
Apa yang dilakukan ini, bukan persoalan bagaimana cara Pemerintah Daerah menurunkan angka kemiskinan tersebut. Tetapi, lebih kearah penetapan program - program kebijakan Pemerintah Daerah akan benar - benar bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat miskin.
BACA JUGA:Ketua DPRD Bengkulu Selatan Ingatkan Pemerintah Dalam Menetapkan Formasi CPNS dan PPPK
"Mengapa untuk mengatasi angka kemiskinan ini kita merujuk pada rumah tidak layak huni, hal ini karena dalam teori penurunan angka kemiskinan kita harus menangani kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu. Itu mulai dari sandang, pangan , papan. Kalau pangan kita sudah banyak, sandang itu baju dan rata - rata memiliknya dan papan itu rumah inilah yang masyarakat kesulitan. Untuk itu, program rumah tidak layak huni menjadi pilihan kita,"pungkas Fikri.