radarbengkuluonline.id - - Pembangunan Pasar Inpres Bintuhan diduga terjadi tindak pidana korupsi. Kelima tersangka pelaku tindak pidana ditahan Kejari Bintuhan.
Ini diungkap pada press realase yang dilakukan pihak Kajari Bintuhan, Rabu 31 Juli 2024.
BACA JUGA:Segera Susun Program Kerja, Bupati Kukuhkan Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur
Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan Poprizal SH MH melalui Kasi Intelijen Andi Pebrianda SH,MH menyampaikan , kelima tersangka pelaku tindak pidana yang merugikan negara pada pembangunan pasar inpres dan dinyatakan gagal konstruksi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena bisa membahayakan karena bahan konstruksinya tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan.
" Adapun kelima tersangka tersebut adalah Mantan Kepala Dinas Perindagkop AG, pejabat pembuat komitmen PN, ML Direktur CV.SYB,lalu SD peminjam perusahaan CV.SYB dan TH selaku anggota Pokja," sampainya.
BACA JUGA:Bawaslu Kaur Hadiri Rapat Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024 di Polres Kaur
Kronologisnya, disampaikan oleh Kasi Pidsus Bobi Muhammad Ali Akbar SH, pada akhir 2021 AG selaku Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Kaur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta saudara SD untuk mengerjakan proyek pembangunan Pasar Inpres dengan memberi fee keuntungan sebesar Rp 120 juta dibayarkan di awal Rp 60 juta. Setelah proyek selesai sisanya Rp 60 juta.
Setelah proyek pembangunan akan dimulai, saudara SD meminjam CV.SYB kepada saudara ML dengan komitmen fee sebesar Rp 35 juta, bahwa saudara PN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membocorkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada ML sebelum tender dimulai.
BACA JUGA:Bekerjasama dengan Samsat, Kapolres Kaur Pimpin Ops Patuh Nala 2024
Karena saudara SD maupun ML tidak punya kemampuan menyusun dokumen penawaran, kemudian dibantu oleh saudara TH selaku anggota Pokja UKPBJ Kabupaten Kaur.
Dalam proses tender tersebut, TH tidak melakukan evaluasi terhadap CV.SYB melainkan terhadap perusahaan penawar lainnya, sehingga tender yang sudah diatur sedemikian rupa dimenangkan oleh CV SYB dengan nilai kontrak lebih kurang Rp 2,6 miliar.
BACA JUGA: Hasil Pemancangan Batas Sementara di TWA dan HPT Kabupaten Kaur Disurvei BPKHTL Wilayah XXX Lampung