radarbengkuluonline.id, Manna - Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar rapat koordinasi tingkat Hight Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) semester 1 Tahun 2024.
Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin, S.Sos, dan dihadiri oleh Asisten II Bengkulu Selatan, Diah Winarsih SH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Statistik Bengkulu Selatan, unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, Pimpinan BUMN dan BUMD dan tamu undangan lainya.
BACA JUGA:Bupati Bengkulu Selatan Heran Melihat Tingkah Laku Tenaga Kesehatan Desa
BACA JUGA:Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Selatan Sudah Menjadi Bapak Stunting
"Untuk itu TPID Bengkulu Selatan akan bekerja keras untuk memantau ketersediaan dan harga pangan di daerah. Selain itu kita juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi setiap kendala yang mungkin terjadi agar nantinya tidak ada kecemasan yang terjadi ditengah masyarakat,"papar Rifai diaula Sekretariat Kamis, 8 Agustus 2024.
Tentunya dengan adanya kegiatan rapat ini akan menambah semangat OPD terkait untuk melakukan stabilitas dan penanganan inflasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga dapat menciptakan kemakmuran ditengah masyarakat.
BACA JUGA:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Bersihkan Data Penduduk
BACA JUGA:Bapenda Bengkulu Selatan Sosialisasikan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Berbagai program strategis di Bengkulu Selatan sudah sering dilakukan. Seperti melakukan komunikasi publik perihal inflasi agar masyarakat tidak panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang, serta mengoptimalkan TIPD agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Bukan hanya itu TIPD juga harus berkolaborasi dengan Satgas Pangan. Kemudian melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah.
BACA JUGA:Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Laksanakan Bimbingan Teknis CPPOB
BACA JUGA: Dinas PUPR Bengkulu Selatan Usulkan Pembangunan Ini ke Kementerian PUPR