"Mereka menganologikan Pemilu di Sumatera Barat, kasus Anggota DPD RI diulang karena tidak mengikuti Pemilu, padahal memenuhi syarat. Bayangkan jika ini terjadi di Bengkulu, jika kami menggugat, maka akan terjadi PSU (Pemungutan Suara Ulang)", katanya. ***
**Pernyataan Pers**
**Tim Hukum Rohidin-Meriani (Romer) calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Pilkada tahun 2024**
Bahwa menyikapi situasi terkini isu-isu pencalonan pasangan Rohidin Mersyah dan Meriani, disampaikan antara lain;
1. Bahwa setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk tim Hukum Helmi-Mian yang berdampak merugikan pasangan Rohidin-Meriani (Romer) merupakan narasi narasi politik memanfaatkan isu hukum pencalonan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsentrasi pemilih.
2. Kami sangat memahami dengan sangat baik situasi pihak KPU dan pihak Bawaslu akibat pemanfaatan isu hukum ini, dan kami yakin sepenuhnya pihak KPU dan bawaslu bekerja professional sesuai ketentuan hukum yang berlaku
3. Pencalonan Rohidin-Meriani sah secara hukum karena sudah sesaui dengan PKPU No 8 tahun 2024 sebagaimana dirubah menjadi PKPU 10 tahun 2024 sebagai peraturan teknis yang dipedomani oleh pihak-pihak penyelenggara pilkada, yang dipertegas dengan SE bawaslu RI Nomor 96 tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024.