Di sisi lain, Pemprov Bengkulu dihadapkan pada tantangan lain, yaitu memastikan bahwa kenaikan TPP ini tidak akan mengganggu pos anggaran lain yang juga penting untuk pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan menjadi kunci agar kebijakan ini dapat terlaksana tanpa menimbulkan dampak negatif pada program-program lain yang telah direncanakan.
Melihat hal ini, Teuku Zulkarnain berharap Pemprov Bengkulu dapat bersikap transparan dalam proses penganggaran TPP ASN.
Menurutnya, DPRD akan terus memantau dan memastikan bahwa rencana kenaikan TPP ini berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi keuangan daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawasi proses ini. Kami mendukung kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi tentu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tidak merugikan kepentingan daerah secara keseluruhan,” pungkas Teuku.