Situasi ini menimbulkan antrean panjang di SPBU serta keluhan dari masyarakat yang bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari.
Oleh karena itu, upaya Pemprov Bengkulu mengajukan penambahan kuota ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan BBM subsidi.
Usulan yang disampaikan oleh Pemprov Bengkulu nantinya akan melalui kajian mendalam di BPH Migas.
Lembaga ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk proyeksi kebutuhan BBM nasional, kapasitas produksi, serta alokasi anggaran yang tersedia untuk subsidi.
BPH Migas juga akan melihat data-data pertumbuhan kendaraan dan mobilitas masyarakat yang dikumpulkan dari Pemprov Bengkulu untuk memastikan bahwa kuota yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
Dengan mengajukan usulan ini pada bulan Oktober, Pemprov Bengkulu berharap agar proses kajian di BPH Migas bisa diselesaikan dengan cepat.
Sehingga penetapan kuota BBM subsidi 2025 dapat diumumkan sebelum Januari.
"Kalau usulan bisa disampaikan lebih awal, biasanya BPH Migas bisa menetapkan kuota sebelum Januari 2025. Ini penting agar kuota BBM subsidi bisa langsung berlaku sejak 1 Januari," jelas Denny.