radarbengkuluonline.id – Konflik agraria antara PT BRS dengan masyarakat Bengkulu Utara dan Mukomuko kembali memanas, dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengadakan rapat fasilitasi lanjutan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu.
Tantangan Penyelesaian Sengketa Agraria
Konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat di Bengkulu bukan kasus pertama dan tampaknya menjadi persoalan yang terus muncul di daerah-daerah yang menjadi lokasi investasi.
BACA JUGA:Mahasiswa dan Aliansi Bengkulu Melawan Mendesak Pemprov Tuntaskan Konflik Agraria
BACA JUGA:WALHI: Dalam 2 Tahun Ada 100 Korban Konflik Agraria di Bengkulu
Keterbukaan data, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan dan akses publik menjadi isu yang kerap diperdebatkan.
Pemprov Bengkulu menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan investasi.
BACA JUGA:Walhi Bengkulu Desak Penyelesaian Konflik Agraria, Ini yang Dilakukan Gubernur Rohidin
Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak diabaikan oleh kepentingan korporasi.
Dalam situasi ini, masyarakat berharap agar pemerintah dan lembaga terkait dapat bersikap tegas dan transparan dalam menangani konflik agraria, demi menghindari dampak sosial yang lebih luas.
Rapat ini melibatkan jajaran Pemprov, Kanwil ATR/BPN Bengkulu, perwakilan mahasiswa, petani, serta elemen masyarakat terkait.