“Kami memahami pentingnya usulan yang disampaikan HPMPI. Langkah pertama adalah membawa ini ke pembahasan di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara
Kemudian Sonti Bakara, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi yang disampaikan HPMPI Seperti usulan HPMPI untuk menurunkan PBBKB dari 10 persen menjadi lebih rendah merupakan salah satu prioritas yang akan diperjuangkan DPRD.
“HPMPI menganggap PBBKB di Bengkulu terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Hal ini memang benar, dan kami akan mendorong pemerintah provinsi, khususnya gubernur, untuk mempertimbangkan penurunan tarif ini,” ujar Sonti dalam keterangannya usai hearing.
Selain PBBKB, distribusi BBM ke Pertashop juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Sonti mengungkapkan, kendala utama distribusi adalah pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, yang menyebabkan keterlambatan pasokan BBM ke Bengkulu.
“Kami mengetahui bahwa distribusi BBM sering terhambat akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai. Ini menjadi perhatian serius karena keterlambatan tersebut berdampak langsung pada operasional Pertashop dan kebutuhan masyarakat,” jelas Sonti.
Sonti juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai Pertashop. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan dan manfaat membeli BBM di Pertashop dibandingkan dari sumber lain yang tidak resmi.
“Kami mendorong Pertamina dan pemerintah daerah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa yang dijual Pertashop dan manfaatnya,” ujar Sonti.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang penjualan BBM subsidi melalui Pertamini.