“Saya mendorong agar OPD bergerak cepat menyelesaikan prosesnya. Jangan sampai hak ASN ini terhambat,” tutupnya.
Sementara itu menanggapi hal ini, Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melaporkan data PNS penerima tunjangan yang belum disalurkan, menyusul dugaan adanya permasalahan teknis di tingkat OPD.
Permintaan ini muncul setelah Kepala Bidang Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, MGS Rizqi Al Fadli, menerima laporan berantai terkait keluhan dari beberapa ASN. Rizqi memastikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan tersebut melalui APBD.
"Coba dicek dulu, OPD mana yang bermasalah. Kami minta mereka datang langsung ke BPKD untuk konfirmasi," kata Rizqi
Menurut Rizqi, hingga saat ini belum ada keluhan resmi terkait keterlambatan pencairan tunjangan, kecuali laporan terbaru yang diterimanya dari pesan berantai.
"Selama ini tidak ada masalah, baru kali ini ada laporan. Di APBD semuanya sudah dialokasikan," jelasnya.
Rizqi menegaskan bahwa kemungkinan besar permasalahan ini terjadi karena ketidaksesuaian data di tingkat OPD. Hal ini menyebabkan beberapa ASN belum menerima hak mereka.
"Sepertinya kendalanya ada di OPD," ungkap Rizqi.