RADAR BENGKULU – Polemik terkait tambang galian C di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, kini mendapat perhatian dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah.
Konflik tambang ini mencuat setelah CV. Agung Wijaya melaporkan dugaan pencaplokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh PT. Pasopati Jaya Abadi.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu telah memastikan akan menindaklanjuti permintaan klarifikasi peta lokasi WIUP untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.
BACA JUGA:Tiga Blok Tambang Batubara di Dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu Siap Dilelang
BACA JUGA:Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Ternyata Bengkulu Tak Kebagian Jatah
Direktur CV. Agung Wijaya, Ridho Wijaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu langsung dengan Plt. Gubernur Rosjonsyah untuk membahas persoalan ini.
Menurut Ridho, perizinan tambang milik CV. Agung Wijaya awalnya mencakup lokasi di kawasan sungai. Namun, setelah PT. Pasopati Jaya Abadi juga mengurus izin di wilayah tersebut, pihaknya dipindahkan ke daratan, yang merupakan kebun adat Desa Penarik dan sebagian areal kebunnya sendiri.
"Kami sudah menyampaikan kepada Pak Plt. Gubernur bahwa PT. Pasopati melakukan pengurusan izin di lokasi sungai yang seharusnya masuk wilayah kami. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa jika kami memang memiliki izin, maka kami dipersilakan untuk tetap beroperasi," kata Ridho, Rabu (22/1).
Ridho menambahkan, PT. Pasopati Jaya Abadi diketahui mengurus WIUP dengan luas 11 hektare, padahal lahan yang mereka miliki di lokasi tersebut hanya 1 hektare. Hal ini, menurut Ridho, menimbulkan dugaan bahwa PT. Pasopati telah mencaplok lahan lain, termasuk 2 hektare lahan milik CV. Agung Wijaya dan 10 hektare kebun kelompok adat Desa Penarik.
Menanggapi hal ini, Sub Koordinator Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Didi Ardiyansyah, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan klarifikasi dari CV. Agung Wijaya. Tidak menutup kemungkinan pihak ESDM akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi WIUP.