"Kalau saya pribadi, ada sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta yang belum dibayarkan," ungkap Oyon.
Tak hanya soal keterlambatan, para pegawai juga kesal karena komunikasi dengan pihak Sekretariat DPRD terkesan tidak transparan. Beberapa kali mereka menanyakan kepastian pencairan, namun jawabannya selalu berubah-ubah.
"Kami sudah beberapa kali bertemu Sekwan untuk membahas ini, tapi jawabannya tidak jelas. Hari ini katanya cair, besok ditunda lagi. Sampai kapan ini dibiarkan?" keluh Oyon.
Menurutnya, jika dalam pekan ini tidak ada pencairan, para pegawai akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat laporan mereka ke APH.
"Kami akan cari data akurat, termasuk bagaimana aliran dana ini sebenarnya. Jika memang ada kejanggalan, tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum," tandasnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Bengkulu, Erlangga, M.Si, meminta para pegawai untuk bersabar. Ia memastikan bahwa pencairan SPPD masih dalam proses dan akan segera diselesaikan.
"Saat ini bendahara sedang mengurus pencairan dana SPPD. Kami memahami keresahan para pegawai, tapi kami minta untuk sedikit bersabar," ujar Erlangga saat dikonfirmasi via telepon.
Namun, pernyataan singkat ini justru semakin membuat para pegawai resah. Mereka merasa sudah cukup bersabar sejak pertengahan 2024, namun hingga kini belum ada kejelasan kapan uang mereka akan benar-benar cair.