Namun, dibandingkan tahun 2024, alokasi bantuan beras tahun ini mengalami penurunan. Pada tahun lalu, jumlah penerima bantuan mencapai 160.000 KPM dengan total distribusi 1.600 ton beras per bulan. Setiap KPM mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan.
Dengan adanya kebijakan penundaan ini, masyarakat yang bergantung pada bantuan pangan harus mencari solusi lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Penundaan ini memang bisa menjadi langkah positif bagi petani, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran bagi kelompok penerima bantuan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru menciptakan kesenjangan baru di masyarakat.
Kini, yang ditunggu adalah kepastian dari Rakornas mendatang. Apakah bantuan beras akan kembali disalurkan dalam waktu dekat, atau justru penundaan ini diperpanjang? Yang jelas, masyarakat berharap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani tanpa mengorbankan kelompok rentan.
Satu hal yang pasti, baik petani maupun penerima bantuan kini harus bersiap menghadapi ketidakpastian yang masih menyelimuti kebijakan pangan nasional.