RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai segera dilaksanakan. Kepastian ini disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Bengkulu dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu Kelas III.
Pendangkalan alur pelayaran selama ini menjadi kendala utama aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pulau Baai. Dampaknya, kapal-kapal besar sulit bersandar, menghambat arus logistik, dan mempengaruhi perekonomian daerah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Bengkulu bersama KSOP dan Pelindo sepakat mengoptimalkan pelayanan pelabuhan dengan melakukan pengerukan yang dijadwalkan mulai April 2026.
Kepala KSOP Wilayah III Pulau Baai Bengkulu, Muhammad Israyadi, mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik pengerukan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“Pelindo akan mengeluarkan biaya untuk pengerjaan fisik pengerukan, sementara kami di KSOP hanya berwenang dalam pengawasan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengerukan alur pelayaran bukan pekerjaan sederhana. “Sebelum pengerukan dilakukan, ada sejumlah prosedur teknis yang harus dipenuhi. Kita harus memastikan metode pengerukan, jenis kapal yang digunakan, serta alat-alat yang diperlukan.”
Proses pengerukan ini juga harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Instansi vertikal seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup akan dilibatkan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
“Kami dari KSOP bertugas mengawasi kapal dan barang yang keluar masuk pelabuhan serta memastikan material yang diangkat tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.
Menurut rencana, pengerukan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan memperdalam alur hingga 6,5 meter, dan selanjutnya mencapai kedalaman 13 meter. Dengan kedalaman tersebut, kapal-kapal besar seperti kapal kontainer dan tanker bisa masuk ke dermaga.