RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 masih terus menjajaki rencana revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai.
Namun, hingga saat ini, proses pengerukan alur pelabuhan yang dinilai krusial bagi perekonomian daerah tersebut masih belum terlaksana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, mengingat pelabuhan tersebut merupakan salah satu pintu utama perdagangan dan ekonomi di Bengkulu.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Rapat bersama PT. Pelindo Regional 2, Selasa (18/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Bengkulu.
Menurut Helmi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang melibatkan berbagai pihak terkait.
BACA JUGA: Dana Rp 1 Triliun Disiapkan untuk Keruk Alur Pelabuhan Pulau Baai pada April 2026
"Persoalan pelabuhan ini memiliki dampak besar bagi perekonomian daerah. Meskipun sudah beberapa kali dilakukan rapat, belum ada keputusan final antara asosiasi maupun Pelindo," ujar Helmi.
Namun, ia mengapresiasi atensi khusus dari pemerintah pusat setelah masalah ini disampaikan langsung kepada Presiden.
"Alhamdulillah, persoalan Pelabuhan Pulau Baai akhirnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat," tambahnya.
Atensi tersebut dibuktikan dengan diambil alihnya persoalan Pelabuhan Pulau Baai oleh Pelindo pusat. Bahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk revitalisasi pelabuhan.
"Dengan dukungan ini, kita optimis revitalisasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan," tegas Helmi.