“Kami tidak ingin lagi melihat TNI mengambil kebijakan yang seharusnya menjadi tugas rakyat sipil. Apalagi, jika ada kritikan atau masukan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekerasan. Ini sudah terjadi di Lampung kemarin, dan itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” ujar Rabil.
Rakyat sipil Bengkulu berharap agar pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi mereka. Mereka meminta agar revisi UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melibatkan partisipasi publik secara luas.
“Kami berharap pemerintah dan DPR bisa mendengarkan suara rakyat. Jangan sampai revisi UU TNI justru membawa kita mundur ke belakang. Mari kita jaga bersama demokrasi dan konstitusi negara kita,” pungkas Rabil.