Radar Bengkulu – Stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Bengkulu menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Bengkulu diminta untuk lebih aktif dalam menjaga keseimbangan harga agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa terbebani lonjakan harga, sekaligus melindungi petani dari kerugian akibat deflasi.
BACA JUGA:Arus Mudik Lebaran 2025 di Tol Bengkulu-Taba Penanjung Meningkat 34,8 Persen
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA. Denni, menegaskan bahwa pengendalian harga yang tepat menjadi kunci dalam menekan laju inflasi maupun deflasi. Menurutnya, harga pangan yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat, sementara harga yang terlalu rendah justru merugikan petani.
BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Dukung Santri Gontor Shigor Bengkulu, Siap Mengabdi untuk Provinsi
"Kalau inflasi tidak terkendali, harga kebutuhan pokok akan naik terus dan masyarakat kesulitan membeli. Sebaliknya, jika deflasi terjadi secara berkelanjutan, harga anjlok dan petani kita yang akan merugi," ujar Denni
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Bengkulu telah menggelar High Level Meeting (HLM) bersama bupati dan wali kota untuk membahas strategi pengendalian harga pangan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bengkulu menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Kami berharap sinergi ini membuat Bengkulu lebih aman dan nyaman. Artinya, harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan inflasi yang drastis, tetapi juga tidak mengalami deflasi yang bisa merugikan sektor produksi," kata Denni.
Dia menekankan bahwa kepala daerah harus lebih mengoptimalkan peran TPID di masing-masing wilayah. TPID bertugas memantau pergerakan harga, menyiapkan intervensi pasar jika terjadi lonjakan, serta memastikan distribusi bahan pangan tetap lancar.