“Doakan saja, proses ini bisa kita mulai secepatnya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar,” tuturnya.
Saat meninjau langsung kondisi Pelabuhan Pulau Baai, Helmi menemukan bahwa sebanyak 20 kapal—baik yang hendak masuk maupun keluar—tidak bisa bergerak akibat pendangkalan. Hal ini menambah panjang daftar masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Kondisi ini sudah sangat darurat. Pengerukan seharusnya dilakukan pada April 2025, tetapi melihat situasi saat ini, kami meminta agar dipercepat. Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) darurat terkait hal ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pengerukan pelabuhan. Namun, mengingat urgensinya, Helmi mendesak agar proses ini bisa dimulai lebih awal guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Pendangkalan ini tidak hanya mengancam pasokan BBM, tetapi juga berdampak pada sektor ekspor. Sejak 2018, Pelabuhan Pulau Baai mengalami penurunan aktivitas drastis, menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah ekspor batu bara. Jika sebelumnya Bengkulu mampu mengekspor hingga 10 juta ton batu bara per tahun, kini angkanya merosot tajam menjadi hanya 3 juta ton.
Tak hanya itu, komoditas unggulan lainnya seperti cangkang sawit, hasil laut, dan rumput laut juga mengalami kendala distribusi, semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah.
Helmi Hasan berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk menangani permasalahan ini. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlarut-larut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengusaha dan eksportir, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada kelancaran distribusi barang.