Yang makin membuat gerah, menurut Faris, adalah wacana penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang baru menjadi wacana, padahal ini juga merupakan janji politik dari Helmi Hasan sebelum terpilih menjadi Gubernur Bengkulu.
Ia juga menyoroti kecenderungan pejabat berlindung di balik alasan klasik. Seperti kerugian Pertamina atau pengerukan Pelindo yang belum rampung.
Bagi HMI, alasan semacam itu tidak lagi relevan ketika masyarakat sudah menghadapi kesulitan nyata di lapangan.
“Kita butuh langkah nyata: perkuat pengawasan SPBU, libatkan aparat hukum, dan pastikan distribusi BBM tidak jatuh ke tangan spekulan. Jangan tunggu situasi makin parah,” tambah Faris.
Faris menegaskan, Gubernur Helmi Hasan harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif. “Krisis ini adalah ujian nyata. Jika tidak ada tindakan cepat, dampaknya akan meluas dari sektor ekonomi ke sosial, bahkan politik,” ujarnya.
HMI Bengkulu juga mendorong dibukanya ruang partisipasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk ikut mengawal proses distribusi BBM. “Pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Harus ada transparansi dan kerja kolektif agar krisis tidak berulang,” sambung Faris.