Tak hanya eksekutif, unsur legislatif pun menunjukkan komitmennya. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, menyatakan lembaganya siap menjadi garda pengawasan.
“Kami di legislatif memiliki fungsi kontrol. Tapi kami juga mendorong agar pelaksanaan kegiatan APBD bisa berjalan berani, transparan, dan bersih,” ucap Sumardi.
Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan DPRD tak akan menghambat roda pemerintahan, justru menjadi penyaring agar program tidak terseret dalam persoalan hukum.
Rakor yang berlangsung hangat tersebut juga menyiratkan harapan besar. Bengkulu tak ingin sekadar ikut arus, tapi menjadi contoh daerah yang konsisten membangun pemerintahan bersih.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya urusan OTT. Pencegahan itu lebih penting, dan itu hanya bisa terjadi jika semua unsur bersatu,” kata Heru.
Langkah-langkah ke depan sudah mulai disusun. Dari penguatan peran Inspektorat Daerah, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, hingga evaluasi berkala terhadap area rawan korupsi.