“Jangan sampai daerah kita hanya menjadi objek audit tanpa ada langkah korektif nyata. Ini saatnya Bengkulu berdiri sebagai provinsi yang berani dan bersih.”
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mi’an, ikut angkat suara. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif lintas sektor dalam melawan korupsi.
“Perang terhadap korupsi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat atau kejaksaan. Semua pihak harus terlibat, dari OPD, DPRD, hingga penegak hukum,” ujarnya.
Mi’an menambahkan, kolaborasi aktif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan lembaga hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Polda Bengkulu menjadi salah satu kekuatan utama dalam memerangi korupsi sejak dini.