Sebab, pada tanggal 2 Juli lalu, Kadis PMD Mukomuko, Ujang Selamat melayangkan surat ke Kades se-Kabupaten Mukomuko, prihal Bimtek tersebut.
Kendati demikian Kadis PMD Mukomuko mengaku kurang mengetahui Bimtek yang mengangkat tema "optimalisasi aset desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa" yang dilaksanakan di Hotel Santika Bengkulu mulai tanggal 13 sampai 16 Juli 2025.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko, Saprin Efendi menyayangkan Bimtek bagi aparatur desa Kabupaten Mukomuko ini kembali menjadi perhatian publik.
Sama dengan kasus Bimtek tahun 2016 yang diusut 2018 lalu, Bimtek kali ini juga terkesan menjadi pemborosan uang negara. Apalagi sekarang ini, pemerintah pusat tengah menggaungkan efisiensi anggaran.
"Kenapa Bimteknya tidak dilaksanakan di Mukomuko saja. Biaya bisa lebih murah, aparatur desa yang ikut bisa lebih banyak. BPD selaku pengawas juga bisa diikutkan. Saya pikir itu yang namanya optimal. Mengoptimalkan keuangan desa yang belum berlebih," kata Saprin sebelumnya.
Sebelumnya pihak Lembaga Pelatihan Indonesia selaku penyelenggara juga sudah menyampaikan keterangan.
Putra, selaku pihak dari Lembaga Pelatihan Indonesia ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menuturkan, Bimtek optimalisasi aset desa ini diikuti 117 peserta. Dan dilaksnakan sesuai rencana yakni mulai tanggal 13 sampai 16 Juli 2025 di Hotel Santika, Kita Bengkulu.
Ia menerangkan, narasumber Bimtek ini dari Kemendagri yakni Prof. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si yang sekarang dosen (guru besar) IPDN.