Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga tak menampik masih adanya ruang untuk perbaikan. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi sistem distribusi, pengawasan, hingga peningkatan pelayanan.
“Kami terbuka terhadap semua masukan, termasuk dari Ombudsman. Jika ditemukan pangkalan atau agen nakal, kami tak segan menindak tegas. Mulai dari peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin distribusi,” ujarnya.
Achmad juga mengungkapkan bahwa Pertamina saat ini tengah memperkuat pengawasan berbasis digital melalui program Subsidi Tepat, yakni sistem pelacakan dan pencatatan transaksi LPG 3 Kg secara real-time. Sistem ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan, sekaligus memastikan distribusi tepat sasaran.
Tak hanya itu, Pertamina juga aktif mendorong pelaku UMKM untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses LPG subsidi secara sah. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas teknis, proses penerbitan NIB dibuat lebih cepat dan efisien.
“UMKM adalah kelompok strategis. Mereka berhak mendapatkan subsidi, asal sesuai aturan. Kita bantu agar mereka legal secara administratif,” jelas Achmad.
Dalam penutupan kunjungan, Yeka menyampaikan bahwa pengawasan harus terus berjalan. Keberhasilan distribusi saat ini tidak boleh membuat lalai. Justru harus menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem dan memperluas edukasi ke masyarakat.
“Kami tidak mencari-cari kesalahan. Tapi kami ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Itu tugas kami sebagai lembaga pengawas pelayanan publik,” tegasnya.
Pertamina Patra Niaga pun berkomitmen untuk terus menjaga integritas rantai distribusi. Bagi mereka, urusan gas subsidi bukan sekadar soal niaga, tetapi soal keadilan sosial.