Ia juga menekankan bahwa setiap kepala dinas harus memiliki rencana aksi yang terukur dalam 100 hari kerja pertama. Target-target tersebut akan menjadi tolok ukur awal kinerja sebelum dievaluasi secara berkala.
Pelantikan ini sekaligus mengisi kekosongan di tiga posisi strategis yang sebelumnya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pemerintah provinsi menilai bahwa pengisian jabatan definitif akan membuat koordinasi dan pengambilan keputusan lebih cepat.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang mendorong penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja. Proses seleksi melibatkan panitia seleksi independen untuk memastikan hasil yang transparan dan akuntabel.
Wakil Gubernur Bengkulu menargetkan periode lima tahun kepemimpinan mereka sebagai masa percepatan pembangunan. Fokus diarahkan pada pengurangan kesenjangan desa–kota, peningkatan daya saing ekonomi, serta penegakan aturan yang berkeadilan.
Mian menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk mengedepankan integritas, inovasi, dan pelayanan publik yang responsif.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang hadir di tengah rakyat, mendengar keluhan mereka, dan memberikan solusi. Itulah semangat yang harus kita bawa bersama,” pungkasnya.(Wij)