Inilah yang dirasakan Dedy. Ia harus memutar otak agar pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan dan hak pegawai tetap terpenuhi. Sungguh dilematis, tetapi visi dan misi “Bantu Rakyat” harus tetap jalan.
Namun tidak menutup kemungkinan wacana pemangkasan TPP akan dilakukan jika terjadi hal tak diinginkan.
BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Serahkan Aspirasi Massa Unjuk Rasa ke Presiden
Padahal memberikan TPP kepada ASN dalam rangka memacu kinerja mereka. TPP diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi dan loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, yang diharapkan memotivasi pegawai agar lebih optimal dan produktif dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya masih mencari formulasi terbaik. Tetapi kalau memang karena terpaksa, kita tidak bisa maka tidak bisa membangun yaitu tadi, saya kan sudah mengingatkan, sudah memberitahu bahwa ini bahaya, seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten lain tentu jauh kita yang tertinggi dan tidak pernah telat,” jelas Walikota.
BACA JUGA:Klinik Lovely Menjadi Donatur Terbesar dalam Program Srikandi BPJS Kesehatan Pemprov Bengkulu
Adapun wacana perampingan struktur OPD harus dikejar selain memangkas pagu anggaran setiap tahun, juga diharapkan meningkatkan efektivitas kinerja.
Selain memangkas pagu anggaran per tahun, pihaknya juga mempertimbangkan opsi lain. Yakni mengurangi nilai TPP khususnya untuk jabatan dan golongan tinggi. Dengan demikian tetap bisa membayarkan seluruh TPP lainnya.
BACA JUGA:Walikota Bengkulu Siapkan Upacara Pelepasan Kedinasan Untuk ASN
Opsi ini masih diperhitungkan oleh bagian keuangan daerah, namun untuk eksekusinya tergantung dari kebijakan walikota.
“Justru awalnya saya mau menaikkan TPP khusus lurah, camat, kepala puskesmas, dan tim pelayanan. Tetapi memang efisiensi ini dampaknya sangat berat. Ditambah lagi kita baru memproses pengangkatan hampir 4 ribu PPPK,” tuturnya.
BACA JUGA:Maulid Nabi Muhammad SAW, Walikota Bengkulu Ajak Masyarakat Untuk Ramaikan Masjid