Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran kerap menumpuk di akhir tahun, bahkan ada yang gagal dilaksanakan. Kondisi ini sering menuai kritik publik karena pembangunan fisik yang ditunggu masyarakat tidak kunjung selesai. DPRD berharap hal itu tidak terulang.
BACA JUGA: Evaluasi Inpres Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai di Provinsi Bengkulu
“Kalau semua OPD bisa berlari kencang, baik PAD maupun serapan, maka kinerja Pemprov akan terlihat nyata. Ini sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat yang ingin pembangunan tidak hanya janji,” ujar Teuku.
Sementara itu, Mian menekankan pentingnya kerja sama semua pihak. “APBD Perubahan ini adalah wujud kolaborasi legislatif dan eksekutif. Kalau semua bergerak bersama, kita bisa menutup tahun 2025 dengan hasil yang lebih baik,” tandasnya.
BACA JUGA:Wakil Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Rp 5,4 Miliar
Bagi masyarakat Bengkulu, janji-janji percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sudah sering terdengar. Kini publik menunggu aksi nyata, apakah di sisa waktu 2025 ini Pemprov mampu menunjukkan performa lebih baik.
Target PAD Rp 23 miliar yang harus dikejar bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan sumber daya penting untuk mendanai pembangunan. Begitu juga percepatan serapan anggaran yang akan menentukan apakah jalan diperbaiki tepat waktu, sekolah direnovasi, atau fasilitas kesehatan ditambah.
BACA JUGA:Jambore Kader PKK Tingkat Kota Bengkulu Dibuka Walikota
Akhir tahun tinggal tiga bulan lagi. Mampukah Pemprov Bengkulu menuntaskan pekerjaan rumah besar ini? Masyarakat tentu berharap, kali ini janji pemerintah tidak berakhir sebagai catatan rapat semata, tetapi benar-benar terlihat di lapangan.