Ia menegaskan, keberanian mengambil langkah rasionalisasi belanja pegawai justru penting untuk menjaga ruang fiskal daerah agar program pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat tetap bisa berjalan.
Selain TPP, Edward juga menyoroti struktur organisasi di Pemprov Bengkulu yang dinilai gemuk. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini lebih dari 40 unit.
BACA JUGA:Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Terus Kebut Pembangunan 22 Paket Proyek Jalan
“Jumlah yang terlalu banyak jelas membuat belanja pegawai, tunjangan jabatan, hingga biaya operasional ikut membengkak,” kata Edward.
Ia mencontohkan, Dinas Kimpraswil bisa digabung dengan Dinas PUPR, sehingga biaya operasional bisa lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Menurutnya, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) seharusnya segera melakukan evaluasi beban kerja OPD.
BACA JUGA:Dihadiri Gubernur, SMSI Provinsi Bengkulu Meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum
“Tidak perlu banyak OPD, yang penting punya kemampuan bagus. Efisiensi struktur akan berimplikasi pada penghematan belanja pegawai,” tegasnya.
Di tengah beban belanja pegawai yang tinggi, Edward menilai ada program-program prioritas yang seharusnya lebih mendapat porsi anggaran. Pemprov Bengkulu saat ini tengah fokus pada pengadaan ambulan, peningkatan infrastruktur jalan, serta penguatan layanan dasar masyarakat.
BACA JUGA:Tepati Janji, Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu Bawa Aspirasi Massa Aksi ke DPR RI
“Kalau ruang fiskal kita terkuras untuk belanja pegawai, maka anggaran untuk program langsung menyentuh masyarakat pasti berkurang. Padahal, rakyatlah yang mestinya merasakan manfaat dari APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pengendalian belanja pegawai memang tidak populer bagi kalangan aparatur. Namun, menurutnya, langkah tersebut adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah.
BACA JUGA:Kejar Target 8 Persen, Provinsi Bengkulu Bentuk Tim Percepatan Ekonomi